Selasa, 01/05/2012 19:50 WIB

TNI AD Akui 'Koboy Palmerah' adalah Anggotanya, Berpangkat Kapten

Jakarta - Mabes TNI Angkatan Darat (AD) mengakui 'Koboy Palmerah' yang terekam dalam Youtube dan mengancam seorang warga adalah anggotanya. Pria itu seorang perwira di Mabes TNI AD berpangkat Kapten.

"Benar itu anggota kita," ujar Kasubditpenkum Dispenad TNI AD, Kolonel Zaenal Muttaqin di Mabes TNI, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2012).

Menurut Zaenal, pria itu berpangkat Kapten saat ini bertugas di Mabes AD. "Salah satu perwira di Mabes AD ini," kata Zaenal.

Dalam tayangan 'Koboy Palmerah' di Youtube itu, sang oknum TNI sempat memaki-maki pemotor. Beberapa kali oknum TNI itu melayangkan pukulan dengan sebuah benda yang diduga sebuah tongkat. Pemotor itu sempat menghindar dan menangkis pukulan oknum TNI.

Pemotor itu sempat mengeluarkan dompet dan memberikan surat yang diduga SIM dan STNK. Hingga kemudian aksi 'Koboy Palmerah' itu ditengahi warga dan seorang pria lain yang memakai seragam safari.

Pada Senin kemarin, detikcom juga telah menurunkan peristiwa ini pukul 20.28 WIB dengan judul 'Mobil Dinas Disenggol Pemotor, Oknum TNI Lepas Tembakan di Palmerah'. Tak dinyana, insiden itu ada yang mengabadikan dan mengunggah ke Youtube.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fiq/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close