Senin, 30/04/2012 15:22 WIB
Foke: Data e-KTP Tidak Digunakan untuk DPS Pemilukada DKI
"Data potensial pemilih pemilu yang disampaikan pada KPU tanggal 6 januari (2012) lalu tidak digunakan sebagai data awal dalam rangka penyelenggaraan pemilu tanggal 11 Juli yang akan datang. Jadi akan menggunakan data administrasi kependudukan," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara 'Pengarahan Oleh Mendagri RI tentang Berakhirnya Perekaman e-KTP Secara Massal di Provinsi DKI Jakarta' yang dilaksanakan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2012).
Alasan tak digunakannya database e-KTP karena dikhawatirkan data penduduk yang memiliki hak pilih mengalami perubahan. Sebab, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara data e-KTP yang disetorkan ke KPU pada 6 Januari 2012 hingga waktu pemilihan pada 11 Juli 2012.
"Karena pada rentang waktu tersebut memungkinkan terdapat warga yang pindah ke luar kota, ke luar negeri atapun pertambahan masyarakat yang berusia 17 tahun," tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, yang juga hadir dalam acara tersebut meminta masyarakat untuk mengecek namanya di daftar pemilih sementara. "Pemutakhiran data pemilih sudah dilaksanakan, sekarang pengumuman daftar pemilih sementara. Jadi difokuskan kepada masyarakat bisa mengecek nama mereka," tuturnya.
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, meminta KPU teliti mengecek data pemilih untuk Pemilukada DKI nanti. "Saya mengimbau KPU untuk klarfiikasi hingga ke kelurahan terkait DPS Pemilukada, sebab DKI ini dinamis," ujarnya.
Ikiti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore", Pukul 16.30 WIB, Hanya di TRANS TV
(trq/nwk)
Baca Juga
Twitter Recommendation
-
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
296 share this. -
PNS di Ciamis Diciduk Polisi Saat Hisap Ganja
258 share this. -
Kabut Asap Bawa Berkah Bagi Sopir Taksi Singapura
216 share this. -
Enggan Naikkan Tarif Pasca BBM Naik, Pengusaha Angkot Minta Subsidi
205 share this. -
Pintu Masuk Imigran Gelap Ada di Sepanjang Garis Pantai Indonesia
161 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita ยป
-
Kamis, 20/06/2013 05:51 WIB
Ungkap Mafia Narkoba, Identitas Justice Collaborator Harusnya Ditutup
-
Kamis, 20/06/2013 05:23 WIB
PNS di Ciamis Diciduk Polisi Saat Isap Ganja
-
Kamis, 20/06/2013 05:06 WIB
Kabut Asap Masih Akan Selimuti Singapura Tiga Hari ke Depan
-
Kamis, 20/06/2013 04:03 WIB
Dituduh Maling oleh Mantan Kekasih, WN Australia Dituntut 7 Tahun Bui
-
Kamis, 20/06/2013 03:48 WIB
Deddy Mizwar Ingin Gulirkan Kredit Untuk Seniman
-
Kamis, 20/06/2013 06:12 WIB
Singapura 'Dikepung' Asap dari Indonesia, Menhut: Kita Terus Berusaha!
-
Kamis, 20/06/2013 05:51 WIB
Ungkap Mafia Narkoba, Identitas Justice Collaborator Harusnya Ditutup
-
Kamis, 20/06/2013 05:06 WIB
Kabut Asap Masih Akan Selimuti Singapura Tiga Hari ke Depan
-
Kamis, 20/06/2013 05:23 WIB
PNS di Ciamis Diciduk Polisi Saat Isap Ganja
-
Kamis, 20/06/2013 04:03 WIB
Dituduh Maling oleh Mantan Kekasih, WN Australia Dituntut 7 Tahun Bui
-
Kamis, 20/06/2013 06:45 WIB
Demonstran Brazil Kembali Bentrok Jelang Laga Lawan Meksiko
-
Kamis, 20/06/2013 03:20 WIB
Polisi Tetapkan 44 Tersangka dan 19 DPO dalam Kasus Perusakan KFC Medan
-
Kamis, 20/06/2013 04:18 WIB
Kantor PBB di Somalia Diserang Bom Bunuh Diri, 16 Orang Tewas
-
425 Komentar
-
355 Komentar
-
230 Komentar
-
204 Komentar
-
201 Komentar
-
195 Komentar
-
183 Komentar
-
178 Komentar
-
Rabu, 19/06/2013 14:22 WIB
Penerus Mega di PDIP
Effendi Simbolon Buka-bukaan Soal Prospek Politik Prananda dan Puan
Prananda dan Puan Maharani disebut-sebut disiapkan menjadi penerus tahta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Anak kedua Mega, Prananda (43), diyakini sebagia pembawa ideologi kakeknya, Bung Karno.
ProKontra
Index »
Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019
Pro
Kontra
MustRead
close
-
Kamis, 20/06/2013 00:16 WIB
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
-
Rabu, 19/06/2013 23:37 WIB
Peraturan Mobil Murah Berlaku, Jalan Berbayar DKI Berjalan
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer



_10.gif)










_3.gif)

Mudik selalu dirindukan bagi setiap perantau. Tak terkecuali bagi Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Beliau curhat tentang dirinya yang tidak pernah mudik dan susahnya mengatur pemudik.
Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

