Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 28/04/2012 14:41 WIB

Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Mesti Melihat Kondisi Lingkungan

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Mesti Melihat Kondisi Lingkungan
Jakarta - Pernyataan Wakil Presiden Boediono yang meminta Dewan Masjid Indonesia mengatur soal pengeras suara di masjid diapresiasi PBNU. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pengeras suara itu. Diyakini masyarakat sudah mengerti posisinya masing-masing.

"Jadi kalau umat beragama lain di Minahasa misalnya, memakai toa atau pakai lonceng, lah kita jangan menggerutu dan jangan merasa terganggu. Juga sebaliknya kalau kita hidup di masyarakat yang mayoritas Islami sebaiknya jangan, menggerutu, jangan resisten," jelas Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf saat berbincang, Sabtu (28/4/2012).

Slamet mengakui masyarakat kini sudah semakin plural, tapi jangan sampai kemudian menghilangkan urgensi seruan untuk beribadah. Di pedesaan penggunaan pengeras suara tentu menjadi suatu kewajiban mengingat jarak antar rumah yang berjauhan.

Namun, kondisi berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Misal di suatu kompleks perumahan, tentu perlu diatur penggunaan suara di masjid.

"Tetapi hanya masyarakat plural katakan di suatu perkomplekan tinggal masyarakat yang plural itu diatur agar suara azan tidak keras. Diatur yah, bukan dihilangkan," sambungnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(edo/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%