detikcom
Sabtu, 28/04/2012 14:41 WIB

Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Mesti Melihat Kondisi Lingkungan

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Pernyataan Wakil Presiden Boediono yang meminta Dewan Masjid Indonesia mengatur soal pengeras suara di masjid diapresiasi PBNU. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pengeras suara itu. Diyakini masyarakat sudah mengerti posisinya masing-masing.

"Jadi kalau umat beragama lain di Minahasa misalnya, memakai toa atau pakai lonceng, lah kita jangan menggerutu dan jangan merasa terganggu. Juga sebaliknya kalau kita hidup di masyarakat yang mayoritas Islami sebaiknya jangan, menggerutu, jangan resisten," jelas Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf saat berbincang, Sabtu (28/4/2012).

Slamet mengakui masyarakat kini sudah semakin plural, tapi jangan sampai kemudian menghilangkan urgensi seruan untuk beribadah. Di pedesaan penggunaan pengeras suara tentu menjadi suatu kewajiban mengingat jarak antar rumah yang berjauhan.

Namun, kondisi berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Misal di suatu kompleks perumahan, tentu perlu diatur penggunaan suara di masjid.

"Tetapi hanya masyarakat plural katakan di suatu perkomplekan tinggal masyarakat yang plural itu diatur agar suara azan tidak keras. Diatur yah, bukan dihilangkan," sambungnya.



Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(edo/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%