detikcom

Sabtu, 28/04/2012 14:41 WIB

Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Mesti Melihat Kondisi Lingkungan

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Pernyataan Wakil Presiden Boediono yang meminta Dewan Masjid Indonesia mengatur soal pengeras suara di masjid diapresiasi PBNU. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pengeras suara itu. Diyakini masyarakat sudah mengerti posisinya masing-masing.

"Jadi kalau umat beragama lain di Minahasa misalnya, memakai toa atau pakai lonceng, lah kita jangan menggerutu dan jangan merasa terganggu. Juga sebaliknya kalau kita hidup di masyarakat yang mayoritas Islami sebaiknya jangan, menggerutu, jangan resisten," jelas Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf saat berbincang, Sabtu (28/4/2012).

Slamet mengakui masyarakat kini sudah semakin plural, tapi jangan sampai kemudian menghilangkan urgensi seruan untuk beribadah. Di pedesaan penggunaan pengeras suara tentu menjadi suatu kewajiban mengingat jarak antar rumah yang berjauhan.

Namun, kondisi berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Misal di suatu kompleks perumahan, tentu perlu diatur penggunaan suara di masjid.

"Tetapi hanya masyarakat plural katakan di suatu perkomplekan tinggal masyarakat yang plural itu diatur agar suara azan tidak keras. Diatur yah, bukan dihilangkan," sambungnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(edo/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%