Sabtu, 28/04/2012 14:41 WIB

Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Mesti Melihat Kondisi Lingkungan

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Pernyataan Wakil Presiden Boediono yang meminta Dewan Masjid Indonesia mengatur soal pengeras suara di masjid diapresiasi PBNU. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pengeras suara itu. Diyakini masyarakat sudah mengerti posisinya masing-masing.

"Jadi kalau umat beragama lain di Minahasa misalnya, memakai toa atau pakai lonceng, lah kita jangan menggerutu dan jangan merasa terganggu. Juga sebaliknya kalau kita hidup di masyarakat yang mayoritas Islami sebaiknya jangan, menggerutu, jangan resisten," jelas Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf saat berbincang, Sabtu (28/4/2012).

Slamet mengakui masyarakat kini sudah semakin plural, tapi jangan sampai kemudian menghilangkan urgensi seruan untuk beribadah. Di pedesaan penggunaan pengeras suara tentu menjadi suatu kewajiban mengingat jarak antar rumah yang berjauhan.

Namun, kondisi berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Misal di suatu kompleks perumahan, tentu perlu diatur penggunaan suara di masjid.

"Tetapi hanya masyarakat plural katakan di suatu perkomplekan tinggal masyarakat yang plural itu diatur agar suara azan tidak keras. Diatur yah, bukan dihilangkan," sambungnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%