Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 28/04/2012 14:41 WIB

Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Mesti Melihat Kondisi Lingkungan

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Mesti Melihat Kondisi Lingkungan
Jakarta - Pernyataan Wakil Presiden Boediono yang meminta Dewan Masjid Indonesia mengatur soal pengeras suara di masjid diapresiasi PBNU. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pengeras suara itu. Diyakini masyarakat sudah mengerti posisinya masing-masing.

"Jadi kalau umat beragama lain di Minahasa misalnya, memakai toa atau pakai lonceng, lah kita jangan menggerutu dan jangan merasa terganggu. Juga sebaliknya kalau kita hidup di masyarakat yang mayoritas Islami sebaiknya jangan, menggerutu, jangan resisten," jelas Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf saat berbincang, Sabtu (28/4/2012).

Slamet mengakui masyarakat kini sudah semakin plural, tapi jangan sampai kemudian menghilangkan urgensi seruan untuk beribadah. Di pedesaan penggunaan pengeras suara tentu menjadi suatu kewajiban mengingat jarak antar rumah yang berjauhan.

Namun, kondisi berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Misal di suatu kompleks perumahan, tentu perlu diatur penggunaan suara di masjid.

"Tetapi hanya masyarakat plural katakan di suatu perkomplekan tinggal masyarakat yang plural itu diatur agar suara azan tidak keras. Diatur yah, bukan dihilangkan," sambungnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(edo/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%