Sabtu, 28/04/2012 12:24 WIB

Kasus TKI, Indonesia Harus Evaluasi Hubungan Diplomatik dengan Malaysia

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Hubungan diplomatik dengan Malaysia kerap menjadi alasan pemerintah Indonesia meredam kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TKI. Pemerintah harus mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Malaysia.

"Kalau sering dikatakan jangan sampai masalah TKI mengganggu hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kalau saya malah melihatnya jangan sampai hubungan diplomatik mengganggu perlindungan pemerintah terhadap warganya," kata Direktur Migrant Care, Anis Hidayah.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Polemik Sindo Radio Mengurus TKI Setengah Hati di Cafe Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (28/4/2012).

Menilik banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan TKI Indonesia, Anis menilai pemerintah perlu mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Malaysia. Menurutnya, kasus-kasus tersebut menginjak-injak harga diri bangsa.

"Meskipun kita bertetangga, tapi apa artinya kalau tetangga itu terus menginjak-injak harga diri kita," sergahnya.

Anis meminta pemerintah untuk bersikap konsisten dalam pernyataan sikap ke Malaysia. Menurutnya selama ini pemerintah hanya bersuara jika ada kasus, namun tidak menindaklanjuti penyelesaian kasus-kasus itu.

"Ini kan masalah berulang-ulang, dan selalu penyelesaiannya tidak jelas," imbuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%