detikcom

Sabtu, 28/04/2012 12:24 WIB

Kasus TKI, Indonesia Harus Evaluasi Hubungan Diplomatik dengan Malaysia

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Hubungan diplomatik dengan Malaysia kerap menjadi alasan pemerintah Indonesia meredam kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TKI. Pemerintah harus mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Malaysia.

"Kalau sering dikatakan jangan sampai masalah TKI mengganggu hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kalau saya malah melihatnya jangan sampai hubungan diplomatik mengganggu perlindungan pemerintah terhadap warganya," kata Direktur Migrant Care, Anis Hidayah.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Polemik Sindo Radio Mengurus TKI Setengah Hati di Cafe Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (28/4/2012).

Menilik banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan TKI Indonesia, Anis menilai pemerintah perlu mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Malaysia. Menurutnya, kasus-kasus tersebut menginjak-injak harga diri bangsa.

"Meskipun kita bertetangga, tapi apa artinya kalau tetangga itu terus menginjak-injak harga diri kita," sergahnya.

Anis meminta pemerintah untuk bersikap konsisten dalam pernyataan sikap ke Malaysia. Menurutnya selama ini pemerintah hanya bersuara jika ada kasus, namun tidak menindaklanjuti penyelesaian kasus-kasus itu.

"Ini kan masalah berulang-ulang, dan selalu penyelesaiannya tidak jelas," imbuhnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%