Sabtu, 28/04/2012 12:24 WIB

Kasus TKI, Indonesia Harus Evaluasi Hubungan Diplomatik dengan Malaysia

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Hubungan diplomatik dengan Malaysia kerap menjadi alasan pemerintah Indonesia meredam kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TKI. Pemerintah harus mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Malaysia.

"Kalau sering dikatakan jangan sampai masalah TKI mengganggu hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kalau saya malah melihatnya jangan sampai hubungan diplomatik mengganggu perlindungan pemerintah terhadap warganya," kata Direktur Migrant Care, Anis Hidayah.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Polemik Sindo Radio Mengurus TKI Setengah Hati di Cafe Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (28/4/2012).

Menilik banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan TKI Indonesia, Anis menilai pemerintah perlu mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Malaysia. Menurutnya, kasus-kasus tersebut menginjak-injak harga diri bangsa.

"Meskipun kita bertetangga, tapi apa artinya kalau tetangga itu terus menginjak-injak harga diri kita," sergahnya.

Anis meminta pemerintah untuk bersikap konsisten dalam pernyataan sikap ke Malaysia. Menurutnya selama ini pemerintah hanya bersuara jika ada kasus, namun tidak menindaklanjuti penyelesaian kasus-kasus itu.

"Ini kan masalah berulang-ulang, dan selalu penyelesaiannya tidak jelas," imbuhnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(trq/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%