Sabtu, 28/04/2012 12:24 WIB

Kasus TKI, Indonesia Harus Evaluasi Hubungan Diplomatik dengan Malaysia

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Hubungan diplomatik dengan Malaysia kerap menjadi alasan pemerintah Indonesia meredam kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TKI. Pemerintah harus mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Malaysia.

"Kalau sering dikatakan jangan sampai masalah TKI mengganggu hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kalau saya malah melihatnya jangan sampai hubungan diplomatik mengganggu perlindungan pemerintah terhadap warganya," kata Direktur Migrant Care, Anis Hidayah.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Polemik Sindo Radio Mengurus TKI Setengah Hati di Cafe Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (28/4/2012).

Menilik banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan TKI Indonesia, Anis menilai pemerintah perlu mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Malaysia. Menurutnya, kasus-kasus tersebut menginjak-injak harga diri bangsa.

"Meskipun kita bertetangga, tapi apa artinya kalau tetangga itu terus menginjak-injak harga diri kita," sergahnya.

Anis meminta pemerintah untuk bersikap konsisten dalam pernyataan sikap ke Malaysia. Menurutnya selama ini pemerintah hanya bersuara jika ada kasus, namun tidak menindaklanjuti penyelesaian kasus-kasus itu.

"Ini kan masalah berulang-ulang, dan selalu penyelesaiannya tidak jelas," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%