Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 28/04/2012 04:16 WIB

Pemerintah Percepat Bangun Perumahan Buruh

M. Rizal - detikNews
Jakarta - Pemerintah melalui Kemenakertrans berupa mempercepat peningkatan kesejahteraan pekerja dan buruh. Salah satu caranya dengan mempercepat pembangunan rumah bagi para pekerja dan buruh melalui kerjasama lintas sektoral.

"Kemenakertrans bersama dengan Kemenpera dan PT Jamsostek (Persero) pada 23 April 2012 melakukan kerjasama percepatan pembangunan perumahan pekerja/buruh dengan penandatangan kesepakatan bersama tentang penyediaan perumahan umum bagi pekerja dan buruh di lingkungan perumahan baru dengan teknologi tepat guna," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers Jumat (27/4/2012) malam.

Hal itu dikatakan Muhaimin Iskandar usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Rusunawa 36 blok dengan kapasitas 7.548 orang pekerja di Bumi Lancang Kuning, Muka Kuning dan Kawasan Industri Kabil, Batam.

Muhaimin mengatakan, telah dibangun sebanyak 1.008 unit oleh Tim Program Percepatan Pembangunan Perumahan Pekerja/Buruh dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh (Tim P5KP) yang beranggotakan lintas sektor.

Lokasinya di lahan PT Sango Industri Keramic, Jawa Tengah dan Industri Karet Deli, Sumatera Utara. Sementara, Di kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat juga dibangun rusunawa dengan nilai Rp 220 miliar.

Muhaimin menjelaskan, Rumah Susun Susun Sejahtera Sewa (Rusunsewa) di Kabil Industrial Estate terdiri dari 20 blok telah didesain untuk mengakomodir keperluan pekerja penyandang cacat dengan perbandingan 100:1 kamar bagi pekerja penyandang cacat.

Rusunsewa yang berkapasitas untuk 4.000 pekerja/buruh yang dibangun oleh PT Jamsostek (Persero) dan 8 blok Rusunsewa yang dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat siap dihuni, ujarnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(zal/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%