Jumat, 27/04/2012 07:35 WIB

DPD II Penolak Pencapresan Ical Akan Geruduk Kantor Golkar

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Meski tidak mendapat undangan untuk mengikuti rapat pleno DPP Partai Golkar, sejumlah pimpinan pengurus DPD II berencana mendatangi kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Kedatangan mereka untuk memastikan keputusan rapat pleno mengikutsertakan DPD II dalam rapat pimpinan nasional khusus (Rapimnassus) yang akan menetapkan calon presiden.

"Kami bukan mau mengepung, tapi cuma datang berkunjung ke DPP Golkar. Kami yang datang hanya perwakilan untuk silaturami juga melihat rapat pleno di sana," kata Ketua DPD II Golkar Banda Aceh Muntasir Hamid saat dihubungi detikcom, Kamis (26/4/2012).

Muntasir yang mengaku sebagai Ketua Forum Silahturahmi DPD II Golkar ini mengatakan sejumlah pengurus daerah telah tiba di Jakarta. "Ada pengurus kami yang menjabat wali kota atau bupati. Mereka kan sudah ada disini untuk ikut Musrenbangnas. Jadi sekalian mampir ke kantor pusat Golkar," terangnya.

Dia berharap rapat pleno memutuskan menyertakan DPD tingkat kabupaten dan kota ini sebagai peserta Rapimnassus. Dengan begitu, 524 DPD II memiliki hak suara untuk memilih capres yang ditentukan nantinya.

"Saya minta Bang Ical jangan lupakan kami DPD II. Suara rakyat ada di DPD II, bukan di DPD I, jadi hak suara harus diberikan ke DPD II," tegas Muntasir.

Menanggapi desakan ini, Wakil Ketum Golkar Theo L Sambuaga menegaskan DPD II tidak akan dilibatkan sebagai peserta di Rapimnassus bulan Juli 2012 mendatang. Lagipula, keberadaan Forum Komunikasi DPD II dianggap ilegal.

"DPD II mau boikot apa? Dia kan peninjau tidak punya hak suara di Rapimnassus. Ini kan aturan organisasi. Tidak ada forum lintas DPD II, mereka itu koordinasinya ke DPD tingkat I di provinsi," tegas Theo.

(fdn/trq)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    45%
    Kontra
    55%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel