detikcom
Kamis, 26/04/2012 13:07 WIB

Ditoyor, Koordinator Kontras Laporkan Kasat Resmob Polda Metro ke Polri

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, melaporkan Kepala Satuan Reserse Mobile (Resmob) Polda Metro Jaya (PMJ), AKBP Hery Heryawan, atas tindakan tidak menyenangkan. Selain Herry, ada 1 lagi anggota polisi yang diadukan.

"Melaporkan tindakan tidak menyenangkan 2 orang polisi Polda Metro Jaya saat penggerebekan 29 Maret 2012 lalu di Kantor YLBHI," kata Haris usai membuat laporan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2012).

Haris menjelaskan penggerebekan di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diwarnai beberapa tindakan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan 2 anggota PMJ, termasuk Kasat Resmob Hery Heryawan. Sementara itu, Haris mengaku lupa nama seorang anggota lainnya.

"Dia dorong saya dan toyor muka saya untuk melarang saya naik ke lantai 2 (YLBHI)," papar Haris.

Kedatangan Haris saat itu ke YLBHI adalah untuk memastikan kantor tersebut tidak dirusak oleh polisi yang saat itu bertugas mencari pelaku kerusuhan demo BBM beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Haris, dirinya sudah mendapatkan izin dari seorang polisi untuk melihat kondisi kantor YLBHI. "Saat berada di tangga, saya diteriaki dan dilarang naik," ujar Haris.

Dalam laporan tersebut, Haris juga menyertakan satu keterangan saksi saat kejadian berlangsung dan keterangan tambahan berupa rekaman CCTV kantor YLBHI.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ahy/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%