Rabu, 25/04/2012 14:14 WIB
SBY Akan Minta Maaf Pada Korban Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu
"Beliau bersedia meminta maaf atas nama negara," ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Albert Hasibuan, di Gedung Watimpres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2012).
Menurut Albert langkah yang dilakukan SBY patut diacungi jempol karena belum pernah ada presiden-presiden sebelumnya yang melakukan permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM berat di masaa lalu. Lalu pelanggaran HAM apa saja yang tergolong masa lalu?
Albert menyebut jika pelanggaran HAM berat masa lalu meliputi tragedi 65, Kasus Tanjung Priok, dan Perisitiswa 98, termasuk kasus Semanggi I dan Semanggi II.
"Dan ini entry point untuk menyelesaikan pelanggaran HAM," kata Albert.
"Beliau (SBY) mengatakan kalau beban sejarah Indonesia dapat diselesaikan, ke depan masyarakat Indonesia dapat bebas," tambahnya.
Albert menambahkan, keinginan SBY tersebut telah diutarakan dalam pertemuan dengan Watimpres pada awal Januari lalu. Saat ini, Watimpres tengah menggarap draf rancangan permintaan maaf tersebut dan nantinya akan diserahkan kepada SBY untuk disetujui.
"Nanti akan dibuat lembaga yang permanen yang dasarnya dari mandat presiden," kata Albert.
Jika nantinya terbentuk lembaga yang didasarkan pada mandat presiden, maka lembaga itu akan bertugas untuk menangani pemulihan hak korban, kompensasi dana dan rehabilitasi. Namun, Albert membantah jika rencana permintaan maaf tersebut terkait dengan politik 2014.
"Presiden ingin minta maaf sebelum masa jabatan SBY habis. Itulah momen yang tepat," ujarnya.
Simak rangkuman aneka berita penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam" Pukul 0.30 WIB hanya di TransTV
(fiq/mok)
Baca Juga
Twitter Recommendation
-
Singapura 'Dikepung' Asap dari Indonesia, Menhut: Kita Terus Berusaha!
486 share this. -
Singapura Keluhkan Kabut Asap, Hujan Buatan Rp 25 M Disiapkan
408 share this. -
PNS di Ciamis Diciduk Polisi Saat Hisap Ganja
306 share this. -
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
301 share this. -
Malam Muda Mudi 22 Juni, Thamrin Ditutup Sejak Pukul 16.00-23.00 WIB
293 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita »
-
Kamis, 20/06/2013 17:47 WIB
Sidang Perdana Luthfi Hasan Digelar Tanggal 25 Juni
-
Kamis, 20/06/2013 17:35 WIB
MK Kuatkan Pasangan Pasti-Kerta Pimpin Bali Hingga 2018
-
Kamis, 20/06/2013 17:32 WIB
Hari ke-249 Jokowi
Jokowi Tentang Balsem: Saya Nggak Nolak, Hanya Tak Setuju
-
Kamis, 20/06/2013 17:29 WIB
Pesawat Dipiloti WN Kanada Tergelincir di Bandara Sentani Papua
-
Kamis, 20/06/2013 17:23 WIB
Jerapah dan Kuda Nil di Ragunan Mati
-
Kamis, 20/06/2013 16:14 WIB
Detik-detik Eksekusi Tahanan: Senjata AK-47 Serda Ucok Sempat Macet
-
Kamis, 20/06/2013 15:20 WIB
Cerita Terbakarnya Emosi Serda Ucok yang Berujung Penyerangan ke LP
-
Kamis, 20/06/2013 17:07 WIB
6 Penampakan 'Ajaib' Metro Mini dan Kopaja Buluk
-
Kamis, 20/06/2013 16:40 WIB
Sebelum Bayi Faby Tewas di Tempayan, Paman Korban Terima SMS Ancaman
-
Kamis, 20/06/2013 17:21 WIB
Sutrisno Tak Tahu Duit Bayar Utang Berasal dari Proyek Alkes
-
Kamis, 20/06/2013 16:28 WIB
Naik Bus Seperti Roller Coaster, Dashboard Seperti Dibom Teroris
-
Kamis, 20/06/2013 17:08 WIB
Sering Jawab Lupa, Sutrisno Bachir Disindir Hakim Tipikor
-
Kamis, 20/06/2013 14:59 WIB
Diminta Tempatkan Orang Betawi di Jabatan Penting, Ini Tanggapan Ahok
-
438 Komentar
-
361 Komentar
-
226 Komentar
-
201 Komentar
-
195 Komentar
-
193 Komentar
-
183 Komentar
-
179 Komentar
-
Kamis, 20/06/2013 17:40 WIB
Mensos Salim Segaf: Saya Siap Dicopot
PKS menunggu surat 'cerai' dari Presiden SBY. Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri menghormati apapun keputusan Presiden SBY.
ProKontra
Index »
Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019
Pro
Kontra
MustRead
close
-
Kamis, 20/06/2013 15:11 WIB
Ini Pengalihan Arus pada Malam Muda Mudi Jakarta 22 Juni
-
Kamis, 20/06/2013 14:38 WIB
Disoraki dan Dikejar Pendukung Kopassus, Ketua Komnas HAM Risaukan Saksi
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer



_10.gif)










_3.gif)

Mudik selalu dirindukan bagi setiap perantau. Tak terkecuali bagi Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Beliau curhat tentang dirinya yang tidak pernah mudik dan susahnya mengatur pemudik.
Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

