detikcom
Rabu, 25/04/2012 11:22 WIB

Kemenkes Jangan Larang Tukang Gigi, Tapi Bina Mereka

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Kemenkes diminta tak asal menerbitkan aturan melarang praktik tukang gigi. Perlu dipikirkan dampak sosialnya, ada 75 ribu orang yang terancam menjadi pengangguran.

"Dengan membina para tukang gigi menjadi kader kesehatan gigi yang tugas pokok dan peranannya jelas, pemerintah dan masyarakat akan diuntungkan, dan kesehatan masyarakat pun meningkat," Ketua Kaukus Kesehatan DPR dr. Subagyo Partodiharjo dalam siaran pers, Rabu (25/4/2012).

Subagyo melihat Kementerian Kesehatan lebih bijaksana melakukan penertiban dan bimbingan
kepada para tukang gigi tersebut agar menjadi kader kesehatan gigi. Hal itu dengan merujuk agar para pasien gigi mendapatkan pelayanan dokter gigi sesuai kewenangan dokter gigi, dengan biaya terjangkau.

"Juga memberi nasihat tentang perawatan kesehatan gigi kepada masyarakat. Membuat dan memasang gigi tiruan untuk orang yang mulutnya sehat agar, pasien dapat mengunyah lebih baik demi kesehatannya, mempertahankan estetika wajah, lebih percaya diri, dan memperbaiki suara dari pasien," tuturnya.

Sebelumnya Ketentuan pelarangan tukang gigi itu itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 1871/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No 339/1989.
Permenkes 339/1989 berisi pembaruan izin bagi tukang gigi yang sudah ada. Dan aturan itu bersandar pada Undang-undang (UU) No 29/2004.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ndr/vta)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%