detikcom
Rabu, 25/04/2012 11:22 WIB

Kemenkes Jangan Larang Tukang Gigi, Tapi Bina Mereka

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Kemenkes diminta tak asal menerbitkan aturan melarang praktik tukang gigi. Perlu dipikirkan dampak sosialnya, ada 75 ribu orang yang terancam menjadi pengangguran.

"Dengan membina para tukang gigi menjadi kader kesehatan gigi yang tugas pokok dan peranannya jelas, pemerintah dan masyarakat akan diuntungkan, dan kesehatan masyarakat pun meningkat," Ketua Kaukus Kesehatan DPR dr. Subagyo Partodiharjo dalam siaran pers, Rabu (25/4/2012).

Subagyo melihat Kementerian Kesehatan lebih bijaksana melakukan penertiban dan bimbingan
kepada para tukang gigi tersebut agar menjadi kader kesehatan gigi. Hal itu dengan merujuk agar para pasien gigi mendapatkan pelayanan dokter gigi sesuai kewenangan dokter gigi, dengan biaya terjangkau.

"Juga memberi nasihat tentang perawatan kesehatan gigi kepada masyarakat. Membuat dan memasang gigi tiruan untuk orang yang mulutnya sehat agar, pasien dapat mengunyah lebih baik demi kesehatannya, mempertahankan estetika wajah, lebih percaya diri, dan memperbaiki suara dari pasien," tuturnya.

Sebelumnya Ketentuan pelarangan tukang gigi itu itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 1871/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No 339/1989.
Permenkes 339/1989 berisi pembaruan izin bagi tukang gigi yang sudah ada. Dan aturan itu bersandar pada Undang-undang (UU) No 29/2004.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/vta)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%