Migrant Care Gandeng DPR Selidiki Dugaan Penjualan Organ Tubuh 3 TKI

Jakarta - 3 TKI yang ditembak mati di Malaysia diduga hilang organ tubuhnya. Migrant Care meminta bantuan DPR untuk menggertak pemerintah agar secepatnya menyelidiki kematian TKI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

"Kita mau ke DPR, pukul 13.30 WIB ada jumpa pers dengan Komisi IX dan Komisi I. Harus diselesaikan biar nggak berlalu," ujar Direktur Migrant Care Anis Hidayah
kepada detikcom, Rabu (25/4/2012).

Menurut Anis, ada kecurigaan penjualan organ tubuh 3 TKI tersebut. Hal ini dilihat dengan adanya jahitan di bagian mata, dada dan perut 3 TKI tersebut.

Namun, Kemlu sudah membantah jahitan tersebut bukan karena diambil organ tubuh 3 TKI. Jahitan itu karena untuk keperluan autopsi. Oleh karena itu, menurut Anis, hal itu perlu dibuktikan dengan diulangnya autopsi.

"Harus dibuktikan dengan autopsi atau tidak. Memang Kemlu tahu atau tidak organ
nggak diambil," tutur dia.

Anis menyampaikan, pada 1993, ada TKI bernama Ati Wardiati yang bagian dalam perutnya kosong.

"Dulu waktu 1993 ada TKI Ati Wardiati diutopsi. Ternyata kosong perutnya," ucap
Anis.

Sementara itu, Menakertrans Muhaimin Iskandar memerintahkan agar kematian 3 TKI di Malaysia diselidiki. Muhaimin meminta Interpol untuk bergerak.

"Kita terus minta pihak Interpol agar bergerak supaya mendeteksi apa benar terjadi indikasi pembunuhan atau pengambilan organ tubuh itu. Hingga saat ini memang belum ada kepastian mengenai hal itu," kata Muhaimin sebagaimana siaran pers yang diterima detikcom.

Jenazah 3 TKI itu sudah dipulangkan ke Indonesia pada 5 April lalu dan sudah dimakamkan di NTB esok harinya. Ketiga TKI yang bernama Herman, Abdul Kadir Jaelani dan Mad Noon meninggal akibat ditembak polisi Malaysia. Malaysia berkilah bahwa mereka ditembak karena menyerang polisi. Saat itu 3 TKI mengenakan penutup kepala.

Keluarga telah mengadu ke Polda NTB untuk meminta autopsi ulang. Tapi Polda NTB mengaku harus berkoordinasi dengan Mabes Polri karena ini adalah masalah lintas negara. Sementara, Mabes Polri mengaku harus menunggu Kemlu. Padahal Kemlu masih menunggu timnya yang dikirim ke Malaysia untuk menyelidiki.


(nik/nrl)