detikcom
Selasa, 24/04/2012 18:37 WIB

Brimob vs Kostrad di Gorontalo Lebih Pada Masalah Personal

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Bentrokan yang melibatkan personel Brimob vs Kostrad di Gorontalo tidak bisa diterjemahkan sebagai bentrokan antar institusi. Perselihan keduanya lebih pada masalah personal.

"Awalnya personal, nggak ada urusan korps tapi secara sosiologis berkembang jadi korps," kata pengamat kebijakan publik dari UI Andrinof Chaniago kepada wartawan usai seminar 'Kontribusi Polri dalam Penetapan Kebijakan Publik Pemerintahan Daerah Guna Terwujudnya Situasi Kamtibnas yang Kondusif' di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jalan Tirtayasa, Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (24/4/2012).

Andrinof tak sependapat bentrokan antara Brimob dan Kostrad di Gorontalo disebut sebagai konflik institusi. Menurut dia pengkaitan dengan korps masing-masing terbentuk dengan sendirinya dan sering terjadi.

"Rasa korps itu terbentuk sendirinya walaupun awalnya konflik personal. Kebanyakan kejadiannya begitu kalau kita lihat," terang Adrianof yang mengenakan kemeja batik saat itu.

Andrinof melihat konflik di Gorontalo lebih pada konflik personal yang bahkan kadang-kadang terjadi di tingkat elite. Hanya saja masalah personal bisa menjadi masalah institusi dan menjadi luas ke kolega di masing-masing institusi.

Namun, Andrinof tidak memungkiri potensi konflik antar institusi akan selalu ada. "Kalau potensi (konflik) antar korps itu akan selalu ada karena mereka ada kegiatan di luar urusan kedinasan. Kemungkinan adanya gesekan itu ada, di sini menurut saya yang harus cepat bertindak ya di tingkat atas, pimpinan di tingkat atas masing-masing korps," katanya.

Menurut Andrinof, sebaiknya bukan polisi yang menangani konflik antar korps di Gorontalo dalam konteks sosiologis. "Secara sosiologis nggak mungkin ditangani oleh Polri, padahal yang bentrok itu antar korps. Karena itu pendekatannya di tingkat institusi, bagaimana di tingkat institusi itu bisa meredam dan menunjukkan sikap personal masing-masing," harap Andrinof.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%