Selasa, 24/04/2012 15:42 WIB

Dikabarkan Kadernya Tersandung Transaksi Mencurigakan, PAN & PD Bantah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Kader Partai Demokrat (PD) Max Sopacua dan Sonny Waplau disebut-sebut terkait transaksi mencurigakan. Bukan hanya mereka berdua, politisi PAN Yasti Soepredjo pun ikut disebut. Benarkah?

Informasi yang dikumpulkan detikcom, Selasa (24/4/2012), data transaksi mencurigakan itu sudah dipegang Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Data laporan hasil analisa itu pun sudah diserahkan ke KPK.

"Ada 3 nama itu. Sudah tinggal diolah," terang sumber detikcom yang enggan disebutkan namanya.

Namun, kabar soal transaksi mencurigakan itu pun segera saja dibantah. Politisi PD Max Sopacua menegaskan dirinya tidak terlibat. Sedang kader PD yang lain, Ramadhan Pohan, juga meminta agar tidak ada tudingan lebih dahulu. Biar fakta hukum yang berbicara.

"Itu sesuatu yang belum jelas lebih baik kita tunggu penegakan hukum," terang Ramadhan.

Sedang Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi setali tiga uang dengan sikap politisi PD. Viva menuding transaksi mencurigakan yang mengaitkan dengan kader PAN Yasti sebagi upaya hendak menjatuhkan kredibilitas partainya.

"Itu tidak benar, itu bermotif character assasination dan menjatuhkan kredibilitas PAN," Viva yang juga Wakil Ketua FPAN DPR ini.

Sebenarnya, soal transaksi mencurigakan anggota DPR ini pernah disebut oleh PPATK beberapa waktu lalu. Di DPR, PPATK pernah menyebut ada 2.000 terkait anggota DPR. Tapi apakah benar transaksi itu menyangkut ketiga orang itu, belum tentu juga. Pastinya data dugaan transaksi mencurigakan itu masih dikantung KPK.

secara terpisah, Ketua PPATK, M Yusuf pun sudah membantah pernah mengeluarkan nama-nama siapa saja yang terkait transaksi itu.

"Saya nggak tahu tiga nama itu didapat dari mana. Karena kita tidak pernah mengeluarkan statement pernyataan seperti itu," kata Yusuf kepada wartawan.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/vta)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%