detikcom
Selasa, 24/04/2012 07:30 WIB

Boleh Saja Wisata, Tapi Kunker DPR ke Luar Negeri Harus Ada Hasilnya

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri diwarnai kritik soal berwisata yang lebih dominan. Tak heran kalau kualitas studi banding yang memakai uang negara itu pun dipertanyakan. Apa hasilnya?

"Kondisi ini diperparah dengan laporan studi banding yang minim. Akibatnya, situasi ini mengkonfirmasi bahwa studi banding mengabaikan aspek akuntabilitas. Pimpinan alat kelengkapan dan Setjen DPR harus berinisiatif membiasakan formula laporan studi banding sebagai sebuah kelengkapan proses bekerjanya DPR," kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri saat berbincang, Selasa (24/4/2012).

Sebenarnya, lanjut Ronald, praktik menyelipkan agenda jalan-jalan ini bukan kejadian baru. DPR periode lalu pun melakukan hal yang sama. Tapi tentu tidak semua studi banding, karena beberapa diantaranya ada yang pelan-pelan melakukan transparansi.

"Isunya adalah desain studi banding yang sejak awal kurang berjalan transparan dan menganggap bahwa studi banding baik untuk keperluan legislasi maupun pengawasan sebagai sebuah keharusan," tambahnya.

Jadi, karena studi banding seolah hanya seremonial saja tanpa urgensi, alhasil anggota DPR pun akan lebih fokus pada urusan wisata, apalagi kalau membawa keluarga.

"Pimpinan DPR pun patut mempertimbangkan jika ada alat kelengkapan yang telat, bahkan tidak menyampaikan laporan kegiatan studi banding, maka permohonan studi banding berikutnya tidak diizinkan," tutur Ronald memberi saran.

Di masa reses ini, sejumlah komisi di DPR beralasan melakukan kunker ke luar negeri. Salah satunya yakni Komisi I DPR yang mengunjungi 4 negara selama reses, yakni Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Ceko. Di sela-sela kunjungan kerja ke luar negeri tersebut, kabarnya sejumlah anggota Komisi I DPR sempat berwisata dan berbelanja souvenir.

Sebelumnya, soal wisata di tengah kunjungan ini dimaklumi pimpinan DPR. Anggota DPR tak dilarang menyempatkan berwisata selama kunjungan kerja ke luar negeri. Asalkan tidak menganggu tugas anggota DPR.

"Yang penting kalau tugas utamakan tugas, di luar tugas itu urusan pribadi," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin (23/4/2012).


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ndr/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%