detikcom
Selasa, 24/04/2012 07:30 WIB

Boleh Saja Wisata, Tapi Kunker DPR ke Luar Negeri Harus Ada Hasilnya

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri diwarnai kritik soal berwisata yang lebih dominan. Tak heran kalau kualitas studi banding yang memakai uang negara itu pun dipertanyakan. Apa hasilnya?

"Kondisi ini diperparah dengan laporan studi banding yang minim. Akibatnya, situasi ini mengkonfirmasi bahwa studi banding mengabaikan aspek akuntabilitas. Pimpinan alat kelengkapan dan Setjen DPR harus berinisiatif membiasakan formula laporan studi banding sebagai sebuah kelengkapan proses bekerjanya DPR," kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri saat berbincang, Selasa (24/4/2012).

Sebenarnya, lanjut Ronald, praktik menyelipkan agenda jalan-jalan ini bukan kejadian baru. DPR periode lalu pun melakukan hal yang sama. Tapi tentu tidak semua studi banding, karena beberapa diantaranya ada yang pelan-pelan melakukan transparansi.

"Isunya adalah desain studi banding yang sejak awal kurang berjalan transparan dan menganggap bahwa studi banding baik untuk keperluan legislasi maupun pengawasan sebagai sebuah keharusan," tambahnya.

Jadi, karena studi banding seolah hanya seremonial saja tanpa urgensi, alhasil anggota DPR pun akan lebih fokus pada urusan wisata, apalagi kalau membawa keluarga.

"Pimpinan DPR pun patut mempertimbangkan jika ada alat kelengkapan yang telat, bahkan tidak menyampaikan laporan kegiatan studi banding, maka permohonan studi banding berikutnya tidak diizinkan," tutur Ronald memberi saran.

Di masa reses ini, sejumlah komisi di DPR beralasan melakukan kunker ke luar negeri. Salah satunya yakni Komisi I DPR yang mengunjungi 4 negara selama reses, yakni Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Ceko. Di sela-sela kunjungan kerja ke luar negeri tersebut, kabarnya sejumlah anggota Komisi I DPR sempat berwisata dan berbelanja souvenir.

Sebelumnya, soal wisata di tengah kunjungan ini dimaklumi pimpinan DPR. Anggota DPR tak dilarang menyempatkan berwisata selama kunjungan kerja ke luar negeri. Asalkan tidak menganggu tugas anggota DPR.

"Yang penting kalau tugas utamakan tugas, di luar tugas itu urusan pribadi," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin (23/4/2012).


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(ndr/fjp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%