Detik.com News
Detik.com

Selasa, 24/04/2012 07:30 WIB

Boleh Saja Wisata, Tapi Kunker DPR ke Luar Negeri Harus Ada Hasilnya

Indra Subagja - detikNews
Boleh Saja Wisata, Tapi Kunker DPR ke Luar Negeri Harus Ada Hasilnya
Jakarta - Kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri diwarnai kritik soal berwisata yang lebih dominan. Tak heran kalau kualitas studi banding yang memakai uang negara itu pun dipertanyakan. Apa hasilnya?

"Kondisi ini diperparah dengan laporan studi banding yang minim. Akibatnya, situasi ini mengkonfirmasi bahwa studi banding mengabaikan aspek akuntabilitas. Pimpinan alat kelengkapan dan Setjen DPR harus berinisiatif membiasakan formula laporan studi banding sebagai sebuah kelengkapan proses bekerjanya DPR," kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri saat berbincang, Selasa (24/4/2012).

Sebenarnya, lanjut Ronald, praktik menyelipkan agenda jalan-jalan ini bukan kejadian baru. DPR periode lalu pun melakukan hal yang sama. Tapi tentu tidak semua studi banding, karena beberapa diantaranya ada yang pelan-pelan melakukan transparansi.

"Isunya adalah desain studi banding yang sejak awal kurang berjalan transparan dan menganggap bahwa studi banding baik untuk keperluan legislasi maupun pengawasan sebagai sebuah keharusan," tambahnya.

Jadi, karena studi banding seolah hanya seremonial saja tanpa urgensi, alhasil anggota DPR pun akan lebih fokus pada urusan wisata, apalagi kalau membawa keluarga.

"Pimpinan DPR pun patut mempertimbangkan jika ada alat kelengkapan yang telat, bahkan tidak menyampaikan laporan kegiatan studi banding, maka permohonan studi banding berikutnya tidak diizinkan," tutur Ronald memberi saran.

Di masa reses ini, sejumlah komisi di DPR beralasan melakukan kunker ke luar negeri. Salah satunya yakni Komisi I DPR yang mengunjungi 4 negara selama reses, yakni Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Ceko. Di sela-sela kunjungan kerja ke luar negeri tersebut, kabarnya sejumlah anggota Komisi I DPR sempat berwisata dan berbelanja souvenir.

Sebelumnya, soal wisata di tengah kunjungan ini dimaklumi pimpinan DPR. Anggota DPR tak dilarang menyempatkan berwisata selama kunjungan kerja ke luar negeri. Asalkan tidak menganggu tugas anggota DPR.

"Yang penting kalau tugas utamakan tugas, di luar tugas itu urusan pribadi," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin (23/4/2012).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%