Bahas Proses Pelunasan, Korban Lumpur Lapindo Dipertemukan PT Minarak

Sidoarjo, - Perwakilan warga korban lumpur Lapindo, Senin (23/4/2012) dipanggil Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Lapindo. Tujuannya, untuk dipertemukan dengan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), guna membahas proses percepatan pelunasan pembayaran ganti rugi.

Namun, dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Emil Firdaus, Ketua Pansus Lumpur Lapindo di ruang rapat DPRD Sidoarjo berlangsung alot. Pasalnya, warga dari kelompok Jatirejo, Renokenongo, Cash and Carry, Kedungbendo, Glagah Arum, GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo) dan Pagar Rekontrak mendesak kepada MLJ agar secepatnya mempercepat proses pembayaran ganti rugi.

"Kita hanya menagih janji. Karena berdasarkan peraturan presiden 14 tahun 2007, bahwa pelunasan ganti rugi akan selesai pada bulan April. Kenapa terlambat dan belum ada pelunasan ataupun pembayaran untuk warga," kata Huda, koordinator warga kelompok GKLL, di ruang sidang DPRD Sidoarjo.

Menanggapi permintaan warga, Andi Darussalam Tabussala sebagai Direktur Utama PT MLJ menjelaskan, kalau pihak Minarak Lapindo Jaya bukannya tidak mau melakukan proses percepatan pembayaran untuk warga korban lumpur. Tapi, pihak Minarak Lapindo Jaya sendiri saat ini sedang mengalami krisi keuangan.

"Bahwa yang melakukan pembayaran untuk kalian (warga korban lumpur, red) bukanlah dari para Group Bakrie. Melainkan dari keluar Bakrie, artinya dari pembayaran dari uang pribadi keluarga Bakrie Group sendiri," tegas Andi kepada sejumlah warga korban lumpur.

Andi menambahkan, pembayaran yang dilakukan oleh keluarga Bakrie berdasarkan dari hasil pertemuan dengan pemerintah pusat maupun dengan provinsi. "seperti yang disepakati dari awal, kalau Presiden mamanggil keluarga Bakrie yaitu Pak Nirwan agar secepatnya dilakukan pembayaran dan pelunasan dengan cepat berdasarkan dengan peraturan presiden," kata dia.

Namun dengan catatan kata Andi, bahwa saat itu pihak pemerintah memberikan bantuan pinjaman kepada MLJ. "Dan saat ini pihak MLJ sendiri sudah melakukan pelunasan kepada warga korban lumpur Rp 2,9 triliun rupiah," terangnya.

Sedang untuk prose percepatan pembayaran ganti rugi warga korban lumpur Lapindo sendiri membutuhkan sekitar Rp 1,1 triliun. Dari anggaran sebesar tersebut, pihak MLJ sendiri tidak memilik uang cash flow. "Kembali saya katakan kalau pembayaran warga korban lumpur itu menggunakan uang keluarga Bakrie sendiri, bukan dari uang para Bakrie Group (Perusahaan Bakrie Group). Dan saat ini tidak mempunyai cash flow sebesar Rp 1,1 triliun," tegasnya lagi.

Mendapatkan penjelasan dari Andi Darussalam Tabussala, warga korban lumpur Lapindo yang melakukan hearing tidak bisa berbuat banyak. Namun, warga tetap bersikukuh mendesak agar secepatnya pihak keluarga Bakrie segera melakukan proses pembayaran ganti rugi.

Pansus lumpur sendiri juga ikut mendesak Direktur Utama PT MLJ agar secepatnya melakukan proses pembayaran. Pansus juga meminta agar hasil pertemuan hari ini disampaikan kepada keluarga Bakrie. "Kita minta agar situ (Andi Darussalam Tabussala, red) melakukan pertemuan dengan keluarga Bakrie. Dan kita minta hasilnya secepatnya," kata Emil Firdaus.

Pihak MLJ juga berjanji jika proses pelunasan dan pembayaran warga korban lumpur akan selesai pada tahun 2012. "Keluarga Bakrie sendiri berjanji akan melunasi warga pada Desember tahun ini," ujarnya singkat.

Sementara itu, korban lumpur Lapindo mengancam akan terus melakukan unjuk rasa dengan menutup jalan raya Porong dan jalur kereta api jika tidak segera dilakukan pembayaran.

"Kita akan terus melakukan aksi demo terus menerus dengan menutup arus jalan raya porong maupun jalur kereta api," ancam Sunarto koordinator warga korban lumpur.




Ikiti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore", Pukul 16.30 WIB, Hanya di TRANS TV

(fjp/riz)