Senin, 23/04/2012 12:25 WIB

Kisah Geng Motor Brutal di Jakarta Era 70-an: Pachinko

Majalah Detik - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kisah brutal geng motor di Jakarta sudah ada sejak era 70-an. Yang paling melegenda saat itu geng motor Pachinko atau Pasukan China Kota. Aksi geng motor ini mulai dari merampok rumah pejabat hingga merampok toko emas.

"Tujuannya ingin jadi Si Pitung, tapi salah kaprah," kata pimpinan Geng Pachinko, Johny Indo, seperti dikutip majalah detik edisi Senin (23/4/2012).

Geng Pachinko pimpinan Johny Indo ini malang melintang di kawasan Kota Lama seperti Mangga Besar, Ampera, Pademangan, hingga Tanjung Selor (Roxy). Kenapa dinamakan Pachinko, Johny yang ayahnya TNI menuturkan, bahwa 70 persen anggota kelompok geng ini merupakan etnis keturunan Tionghoa.

Anggota Pachinko ini tak hanya jago ngebut, tetapi juga andal berakrobat di atas motor. Mereka bisa bertukar posisi di atas motor yang melaju dengan kecepatan 80 kilometer per jam.

"Melihat jurang antara si kaya dan si miskin, saya tergerak membuat suatu gerakan dalam
kelompok, bukan geng. Tapi anak-anak kampung. Saya lihat pemerintah belum mampu menyejahtera-
kan rakyat, ayo kita ngerampok orang kaya untuk kita bagikan ke orang miskin," terang Johny.

Kemudian, saat itu dengan senjata api yang mudah didapat, geng motor ini melakukan aksi kriminal. Saat Johny dan komplotannya ditangkap pada 1979, mereka dituduh bertanggung jawab atas tujuh kasus perampokan toko emas di Jakarta.

Namun di pengadilan mereka hanya mengakui 5 di antaranya, yaitu toko emas di Gang Lontar, Tanah Abang, Sawah Besar, Jatinegara dan Pasar Jangkrik yang dilakukan sekitar awal 1978 sampai Maret 1979. Polisi mencatat, ada sekitar 16 kg emas yang digasak komplotan Johny.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%