detikcom
Minggu, 22/04/2012 13:03 WIB

Hidayat: Ongkos Nikah, Persalinan & Pemakaman Mahal, Warga Miskin Susah

Muhamad Arif - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Warga miskin di Jakarta selama ini susah karena biaya pernikahan, persalinan dan pemakaman yang mahal. Untuk itu jenis bantuan 3 biaya ini pada warga miskin perlu ditingkatkan.

Demikian janji cagub DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid bila dirinya nanti memenangkan DKI 1.

"Warga miskin di Jakarta, yang membuat mereka susah ini di antaranya adalah dengan pernikahan mahal, ongkos persalinan mahal, ongkos pemakaman juga mahal. Nah, kita akan memudahkan buat mereka, dengan biaya administrasi pernikahan gratis, biaya administrasinya saja lho, bukan biaya pernikahannya sendiri," jelas Hidayat.

Hal itu disampaikan Hidayat usai menghadiri acara Maulid Nabi di Yayasan Islam As Sa'adah, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (22/4/2012).

Biaya administrasi pernikahan itu, imbuh Hidayat, hanya untuk pernikahan pertama. Sedangkan biaya persalinan, hanya sampai anak kedua.

"Program itu memang sudah ada, tapi tidak jalan. Kepada keluarga miskin yang meninggal, kita akan bebaskan dari biaya pemakaman. Kita juga akan meningkatkan kesejahteraan para penjaga makam. Anggaran kita Rp 600 miliar dan nantinya akan kita naikkan Rp 1 triliun," jelas mantan Ketua MPR ini.

Perhitungan anggaran itu, imbuhnya, mengutip perhitungan rekan-rekannya anggota DPRD DKI dari PKS. Hidayat juga mengatakan akan membuat kegiatan Maulid Nabi di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%