detikcom
Jumat, 20/04/2012 19:56 WIB

Mendikbud: Pada Dasarnya yang Suka Tawuran Anak Baik, Butuh Perhatian

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Aksi tawuran pelajar di Jakarta sudah mengkhawatirkan. Para pelajar semakin berani melakukan tindak kriminal dalam tawuran tersebut. Mendikbud Muhammad Nuh pun menyatakan keprihatinannya akan aksi tawuran yang kian marak.

"Kita semua prihatin, oleh karena itu kita ajak dialog. Mereka nangis, ciumi kaki ibu-bapaknya, artinya pada dasarnya mereka anak baik," kata M Nuh kepada wartawan usai berdialog dengan para orangtua & siswa di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman Jumat (20/4/2012).

Dalam kesempatan dialog tersebut, sejumlah siswa yang ditahan di kantor polisi akibat ikut tawuran dihadirkan bersama para orangtua.

M Nuh mengatakan, pada prinsipnya para pelajar yang terlibat tawuran adalah anak baik. Namun, lingkungan dan pergaulan lah yang menyebabkan para siswa tersebut melakukan aksi tawuran.

"Jadi, satu kita semua punya prinsip adik-adik kita itu anak-anak baik, tapi dalam perjalanan selalu saja entah ikut atau lingkungan sehingga terjebak dalam tawuran dan kriminal, bawa sajam," jelasnya.

Ia melanjutkan, sudah menjadi kewajiban para orang tua dalam membina anak-anaknya. "Pertama, keluarga harus berikan perhatian lebih," katanya.

Pihak sekolah juga, katanya, harus berperan aktif memberikan pembinaan terhadap para siswanya. "Sekolah tidak cukup mengajar, tetapi berikan sentuhan hati, diajak dialog dari hati ke hati. Kalau ada anak yang nakal," katanya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close