detikcom

Jumat, 20/04/2012 07:23 WIB

Partai Demokrat Hormati Apapun Vonis Hakim Terhadap Nazaruddin

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: detikcom
Jakarta - Partai Demokrat (PD) menanti hakim pengadilan Tipikor memvonis mantan bendahara umum PD, Muhammad Nazaruddin. PD akan menghormati apapun vonis hakim terhadap Nazaruddin.

"Kita serahkan saja kepada para hakim pengadilan Tipikor. Apapun keputusannya itulah yang terbaik, yang kita harus hormati bersama,"kata Wakil Ketua FPD DPR, Sutan Bhatoegana, kepada detikcom, Jumat (20/4/2012).

Setelah melalui proses sidang yang cukup panjang, kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa M Nazaruddin akan memasuki babak akhir. Pagi ini, Nazaruddin akan mendengarkan vonis dari majelis Pengadilan Tipikor.

Dalam setiap persidangan, pasti diwarnai oleh hujan interupsi dari kubu Nazaruddin. Saling serang argumen antara jaksa dan tim kuasa hukum Nazaruddin menjadi hal yang terus hadir selama jalannya persidangan. Nazaruddin yang juga pernah menjabat sebagai bendahara umum Partai Demokrat ini juga kerap mengaku sakit. Tak ayal, beberapa kali sidang pun terpaksa harus ditunda.

Namun yang paling menarik adalah komentar Nazaruddin di luar sidang. Dia selalu terus mengeluarkan 'peluru' nya soal kasus-kasus korupsi banyak pihak. Komentar Nazaruddin ini pun membuat pihak-pihak yang disebut kebakaran jenggot. Namun hingga saat ini, belum ada bukti kebenaran dari seluruh tudingan yang pernah disampaikan Nazaruddin.

KPK sendiri berharap agar majelis bisa sependapat dengan tuntutan jaksa yang meminta Nazaruddin dihukum tujuh tahun penjara. "Kita berharap apa yang jadi dakwaan-dakwaan dan yang kita tuntut itu dikabulkan oleh hakim, tentu harapan semua jaksalah," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, Jumat (20/4/2012).


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/edo)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%