Jumat, 20/04/2012 07:23 WIB

Partai Demokrat Hormati Apapun Vonis Hakim Terhadap Nazaruddin

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: detikcom
Jakarta - Partai Demokrat (PD) menanti hakim pengadilan Tipikor memvonis mantan bendahara umum PD, Muhammad Nazaruddin. PD akan menghormati apapun vonis hakim terhadap Nazaruddin.

"Kita serahkan saja kepada para hakim pengadilan Tipikor. Apapun keputusannya itulah yang terbaik, yang kita harus hormati bersama,"kata Wakil Ketua FPD DPR, Sutan Bhatoegana, kepada detikcom, Jumat (20/4/2012).

Setelah melalui proses sidang yang cukup panjang, kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa M Nazaruddin akan memasuki babak akhir. Pagi ini, Nazaruddin akan mendengarkan vonis dari majelis Pengadilan Tipikor.

Dalam setiap persidangan, pasti diwarnai oleh hujan interupsi dari kubu Nazaruddin. Saling serang argumen antara jaksa dan tim kuasa hukum Nazaruddin menjadi hal yang terus hadir selama jalannya persidangan. Nazaruddin yang juga pernah menjabat sebagai bendahara umum Partai Demokrat ini juga kerap mengaku sakit. Tak ayal, beberapa kali sidang pun terpaksa harus ditunda.

Namun yang paling menarik adalah komentar Nazaruddin di luar sidang. Dia selalu terus mengeluarkan 'peluru' nya soal kasus-kasus korupsi banyak pihak. Komentar Nazaruddin ini pun membuat pihak-pihak yang disebut kebakaran jenggot. Namun hingga saat ini, belum ada bukti kebenaran dari seluruh tudingan yang pernah disampaikan Nazaruddin.

KPK sendiri berharap agar majelis bisa sependapat dengan tuntutan jaksa yang meminta Nazaruddin dihukum tujuh tahun penjara. "Kita berharap apa yang jadi dakwaan-dakwaan dan yang kita tuntut itu dikabulkan oleh hakim, tentu harapan semua jaksalah," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, Jumat (20/4/2012).


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/edo)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close