detikcom
Jumat, 20/04/2012 07:23 WIB

Partai Demokrat Hormati Apapun Vonis Hakim Terhadap Nazaruddin

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: detikcom
Jakarta - Partai Demokrat (PD) menanti hakim pengadilan Tipikor memvonis mantan bendahara umum PD, Muhammad Nazaruddin. PD akan menghormati apapun vonis hakim terhadap Nazaruddin.

"Kita serahkan saja kepada para hakim pengadilan Tipikor. Apapun keputusannya itulah yang terbaik, yang kita harus hormati bersama,"kata Wakil Ketua FPD DPR, Sutan Bhatoegana, kepada detikcom, Jumat (20/4/2012).

Setelah melalui proses sidang yang cukup panjang, kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa M Nazaruddin akan memasuki babak akhir. Pagi ini, Nazaruddin akan mendengarkan vonis dari majelis Pengadilan Tipikor.

Dalam setiap persidangan, pasti diwarnai oleh hujan interupsi dari kubu Nazaruddin. Saling serang argumen antara jaksa dan tim kuasa hukum Nazaruddin menjadi hal yang terus hadir selama jalannya persidangan. Nazaruddin yang juga pernah menjabat sebagai bendahara umum Partai Demokrat ini juga kerap mengaku sakit. Tak ayal, beberapa kali sidang pun terpaksa harus ditunda.

Namun yang paling menarik adalah komentar Nazaruddin di luar sidang. Dia selalu terus mengeluarkan 'peluru' nya soal kasus-kasus korupsi banyak pihak. Komentar Nazaruddin ini pun membuat pihak-pihak yang disebut kebakaran jenggot. Namun hingga saat ini, belum ada bukti kebenaran dari seluruh tudingan yang pernah disampaikan Nazaruddin.

KPK sendiri berharap agar majelis bisa sependapat dengan tuntutan jaksa yang meminta Nazaruddin dihukum tujuh tahun penjara. "Kita berharap apa yang jadi dakwaan-dakwaan dan yang kita tuntut itu dikabulkan oleh hakim, tentu harapan semua jaksalah," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, Jumat (20/4/2012).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/edo)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close