detikcom
Jumat, 20/04/2012 06:13 WIB

Gedung DPR Akan Dilengkapi Ruang Khusus Merokok

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: detikcom
Jakarta - Sekjen DPR Nining Indrasaleh merespon keinginan Badan Kehormatan (BK) DPR agar dibangun ruang khusus merokok di komplek DPR. Sekjen akan membangun ruangan tersebut setelah berkoordinasi dengan BURT terlebih dahulu.

"Kita akan koordinasikan, kita akan bicarakan dan pelajari aturan teknisnya bagaimana. Nanti kita akan laporkan ke BURT ," kata Nining kepada detikcom, Jumat (20/4/2012).

Menurut Nining realisasi ruangan khusus merokok memerlukan waktu. Jadi apabila anggota DPR ataupun pegawai di lingkungan DPR hendak merokok, dipersilakan di depan Gedung Nusatara II DPR.

"Untuk sementara bisa menggunakan ruang terbuka di Nusantara II apabila ingin merokok,"kata Nining.

Badan Kehormatan (BK) DPR meminta Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menyediakan ruangan khusus merokok bagi anggota dewan. Dengan ruang khusus, anggota DPR tidak lagi merokok di sembarang tempat karena alasan tidak adanya ruang merokok tersebut.

"BK meminta Setjen segera menyiapkan ruang khusus merokok. Agar kebiasan merokok anggota DPR tidak mengganggu kesehatan orang lain," kata Ketua BK DPR M Prakosa, Kamis (19/4/2012).

Menurut Prakosa, merokok di ruang komisi ataupun ruang rapat di DPR merupakan pelanggaran tata tertib. Karenanya bila ditemukan anggota dewan melakukan pelanggaran, BK akan memberikan sanksi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/edo)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close