Kamis, 19/04/2012 12:41 WIB
Kasusnya Mandeg, Korban Percaloan Oknum Anggota DPRD Jateng Protes
Angling Adhitya P/detikcom
Di sela aksi, massa berbaring di depan gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (19/4/2012).
Salah satu peserta aksi, Bambang mengatakan, dia dan korban lainnya tertipu hingga ratusan juta rupiah dalam penerimaan CPNS di lingkungan DPRD Jateng pada tahun 2010. Awal Januari 2011 lalu, para korban sempat melapor ke Mapolda Jateng, lalu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Mustofa pun ditetapkan sebagai tersangka.
"Kenapa kasusnya seperti jalan ditempat?" katanya.
Massa tersebut mendesak pihak Badan Kehormatan (BK) agar segera memberi sanksi pemecatan kepada Mustofa.
"Kami minta agar Badan Kehormatan DPRD Jateng agar pro aktif dengan menerbitkan rekomendasi dan sanksi pemecatan bagi Mustofa," kata Bambang
Sebelumnya, massasempat mendatangi kejati Jateng yang terletak di sebarang kantor DPRD Jateng. Mereka ditemui Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jateng, Sadiman. Massa mendesak pihak kejati agar menangkap yang bersangkutan.
"Kami tidak bisa bergerak lebih cepat lagi karena kasus itu ditangani Polda Jateng. Belum ada berkas yang dilimpahkan ke kejati. Jadi silakan bertanya kepada penyidik," kata Sadiman.
Kasus ini terungkap ketika salah satu pendaftar CPNS, Ali Mofit Wibowo, melaporkan kasus yang menimpanya ke Polda Jateng awal Januari 2011. Selain Ali, puluhan orang lainnya juga menjadi korban.
Empat pekerja tewas saat membersihkan bak air di Ancol. Saksikan Informasi Selengkapnya di "Reportase Pagi", pukul 04.26 - 05.25 WIB, hanya di TRANS TV
(alg/try)
Baca Juga
Twitter Recommendation
-
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
283 share this. -
Jeritan Supir Angkot di Terminal Pulogebang, Dikala Harga BBM Naik
214 share this. -
Kabut Asap Bawa Berkah Bagi Sopir Taksi Singapura
200 share this. -
Pintu Masuk Imigran Gelap Ada di Sepanjang Garis Pantai Indonesia
97 share this. -
Ketua FPD MPR: SBY Belum Tentu Setujui 3 Menteri PKS Disuruh Mundur
75 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita ยป
-
Kamis, 20/06/2013 01:30 WIB
Pintu Masuk Imigran Gelap Ada di Sepanjang Garis Pantai Indonesia
-
Kamis, 20/06/2013 01:28 WIB
Sidang Bioremediasi Chevron
Endah Rumbiyanti Curhat ke Hakim Soal Penetapan Tersangka
-
Kamis, 20/06/2013 01:16 WIB
Ketua FPD MPR: SBY Belum Tentu Setujui 3 Menteri PKS Disuruh Mundur
-
Kamis, 20/06/2013 00:40 WIB
Kabut Asap Bawa Berkah Bagi Sopir Taksi Singapura
-
Kamis, 20/06/2013 00:26 WIB
Jeritan Supir Angkot di Terminal Pulogebang, Dikala Harga BBM Naik
-
Kamis, 20/06/2013 00:40 WIB
Kabut Asap Bawa Berkah Bagi Sopir Taksi Singapura
-
Kamis, 20/06/2013 00:16 WIB
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
-
Rabu, 19/06/2013 16:42 WIB
Jokowi Soal Kopaja: Ini Mobil atau Gerobak? Ngeremnya Pakai Doa
-
Kamis, 20/06/2013 01:37 WIB
Enggan Naikkan Tarif Pasca BBM Naik, Pengusaha Angkot Minta Subsidi
-
Rabu, 19/06/2013 13:07 WIB
Ini 5 Penampakan Aksi 'Tikus' di Bandara
-
Kamis, 20/06/2013 01:16 WIB
Ketua FPD MPR: SBY Belum Tentu Setujui 3 Menteri PKS Disuruh Mundur
-
Kamis, 20/06/2013 00:24 WIB
Jeritan Supir Angkot di Terminal Pulogebang, Dikala Harga BBM Naik
-
Rabu, 19/06/2013 15:37 WIB
Saat Syekh Tifatul Dipanggil Bro
-
429 Komentar
-
356 Komentar
-
260 Komentar
-
231 Komentar
-
207 Komentar
-
201 Komentar
-
196 Komentar
-
183 Komentar
-
Rabu, 19/06/2013 14:22 WIB
Penerus Mega di PDIP
Effendi Simbolon Buka-bukaan Soal Prospek Politik Prananda dan Puan
Prananda dan Puan Maharani disebut-sebut disiapkan menjadi penerus tahta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Anak kedua Mega, Prananda (43), diyakini sebagia pembawa ideologi kakeknya, Bung Karno.
ProKontra
Index »
Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019
Pro
Kontra
MustRead
close
-
Rabu, 19/06/2013 21:17 WIB
Canda SBY untuk Para Capres 2014
-
Rabu, 19/06/2013 20:45 WIB
Pak Jokowi, Penjaga Pintu Air Belum Terima Gaji 3 Bulan
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer



_10.gif)





_5.gif)





_3.gif)

Mudik selalu dirindukan bagi setiap perantau. Tak terkecuali bagi Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Beliau curhat tentang dirinya yang tidak pernah mudik dan susahnya mengatur pemudik.
Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

