Rabu, 18/04/2012 04:03 WIB

Komisi II DPR RI akan Perjuangkan Ratusan Honorer di OKI Sumsel

Taufik Wijaya - detikNews
Pekanbaru, - Sebanyak 285 tenaga honorer di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dinilai tidak lulus verifikasi oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Menyikapi penilaian tersebut, Komisi II DPR RI berjanji memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang sebagiannya berprofesi sebagai guru dan perawat tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Komisi II DPR RI Ganjar Pranomo saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten OKI, di ruang rapat Bende Seguguk I, Kayuagung, yang diterima Bupati OKI Ishak Mekki dan Ketua DPRD OKI Muhammad Yusuf M, Selasa (17/04/2012).

“Kalau memang menurut Pemerintah Kabupaten OKI mereka itu layak lulus, maka kami Komisi II DPR RI akan memperjuangkannya hingga ke BKN,” kata Ganjar .

Dijelaskan Ganjar, di seluruh Indonesia saat ini ada 150 ribu tenaga honorer kategori I (K1). Dan sekitar 15 ribuan yang mengadu ke Komisi II untuk diperjuangkan atau diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Dari total 15 ribuan, alhamdulillah sekitar 7 ribuan sudah diangkat. Mudah-mudahan sisanya dapat diangkat juga nantinya,” tutur Ganjar.

Sementara Ishak Mekki mengatakan tahun ini Pemkab OKI mengajukan sebanyak 345 tenaga honorer kategori I ke BKN untuk diverifikasi. Namun dari jumlah itu hanya 60 orang yang dinyatakan lulus verifikasi,sehingga pihaknya memerintahkan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) OKI untuk mempertanyakan ke pusat.

“Kepala BKD bersama 35 orang perwakilan telah berangkat ke BKN pusat, Senin (16/04/2012) lalu. Alhamdulillah pihak BKN memberikan sinyalyang baik untuk tenaga honorer OKI,” jelasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%