Rabu, 18/04/2012 04:03 WIB

Komisi II DPR RI akan Perjuangkan Ratusan Honorer di OKI Sumsel

Taufik Wijaya - detikNews
Pekanbaru, - Sebanyak 285 tenaga honorer di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dinilai tidak lulus verifikasi oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Menyikapi penilaian tersebut, Komisi II DPR RI berjanji memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang sebagiannya berprofesi sebagai guru dan perawat tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Komisi II DPR RI Ganjar Pranomo saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten OKI, di ruang rapat Bende Seguguk I, Kayuagung, yang diterima Bupati OKI Ishak Mekki dan Ketua DPRD OKI Muhammad Yusuf M, Selasa (17/04/2012).

“Kalau memang menurut Pemerintah Kabupaten OKI mereka itu layak lulus, maka kami Komisi II DPR RI akan memperjuangkannya hingga ke BKN,” kata Ganjar .

Dijelaskan Ganjar, di seluruh Indonesia saat ini ada 150 ribu tenaga honorer kategori I (K1). Dan sekitar 15 ribuan yang mengadu ke Komisi II untuk diperjuangkan atau diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Dari total 15 ribuan, alhamdulillah sekitar 7 ribuan sudah diangkat. Mudah-mudahan sisanya dapat diangkat juga nantinya,” tutur Ganjar.

Sementara Ishak Mekki mengatakan tahun ini Pemkab OKI mengajukan sebanyak 345 tenaga honorer kategori I ke BKN untuk diverifikasi. Namun dari jumlah itu hanya 60 orang yang dinyatakan lulus verifikasi,sehingga pihaknya memerintahkan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) OKI untuk mempertanyakan ke pusat.

“Kepala BKD bersama 35 orang perwakilan telah berangkat ke BKN pusat, Senin (16/04/2012) lalu. Alhamdulillah pihak BKN memberikan sinyalyang baik untuk tenaga honorer OKI,” jelasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%