detikcom
Senin, 16/04/2012 01:15 WIB

Memanjat Tembok, 2 Napi Lapas Lhokseumawe Kabur

Ferry Fernandes - detikNews
Aceh - Dua orang Narapidana (Napi) Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II/A Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sekitar pukul 19.15 WIB, Minggu (15/4/2012) berhasil kabur setelah memanjat tembok pagar belakang Lapas tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun detikcom, dua napi tersebut kabur pada saat sebagian napi dan petugas lapas sedang shalat Magrib. Mereka meloloskan diri dengan cara mengambil besi tenda yang panjangnya lima meter, kemudian memanjat melalui besi tersebut dari tembok sebelah belakang dan melompat kebawah dan melarikan diri dari Asrama Polisi belakang penjara.

Kedua napi yang kabur tersebut masing masing bernama Azhari, warga Mongeudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan Iskandar, warga Cunda, Kecamatan Muara Dua, kota Lhosksuamawe. Azhari adalah salah satu napi yang terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) hingga tiga kali dengan ancaman hukuman 4 tahun.

Sedangkan Iskandar, yang merupakan pindahan dari lapas Kota Langsa itu terlibat kasus narkoba jenis sabu dengan ancaman diduga lima tahun ke atas.

Kapolsek Banda Sakti, AKP Hendro, membenarkan adanya dua orang napi Lhokseumawe yang kabur saat magrib tadi. Saat ini petugas Polsek Banda Sakti dan personil Polres Lhoskeumawe sedang berada di Lapas dan mengejar kedua napi yang kabur itu.

"Sedang kami kejar," tutur Hendro.

Sementara itu hingga kini pejabat Lapas Lhokseumawe belum memberikan tanggapan terhadap kedua napi yang kabur tersebut.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%