detikcom
Jumat, 13/04/2012 15:59 WIB

Kisah 'Bang Maman' Merujuk Standar Kompetensi Kemdikbud

Dhurandhara - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - 'Kisah Bang Maman dari Kali Pasir' tidak hanya ada di buku Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) untuk kelas 2 terbitan CV Media Kreasi. Kisah ini sengaja diangkat untuk memahami cerita rakyat Jakarta dan merujuk standar kompetensi (SK) Kemdikbud.

"Kalau kita melihat cerita istri simpanan itu ada di daftar isi pada kolom standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). SK-nya istri simpanan itu memahami dongeng cerita rakyat 'Bang Maman dari Kali Pasir'. Jadi ya semua buku pasti ada, nggak cuma di LKS," terang Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiarti.

Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jl Kalibata Timur, Jakarta, Jumat (13/4/2012).

Dia menjelaskan, beberapa penerbit ada yang menyamarkan istilah istri simpanan. Namun istilah kawin-cerai tetap disebutkan dalam wacana.

"Karena memang SK dan KD-nya mengatur demikian. Yudhistira mengunakan istilah kawin lagi atau membantu keluarga lain," sambung Retno.

Menurutnya dalam hal ini penulis tidaklah salah. Sebab apa yang disampaikan merujuk pada SK dan KD yang sudah disusun Kemdikbud. "Jadi yang harusnya tanggung jawab ya pemerintah," ucap Retno.

Sementara itu Direktur Sekolah Tanpa Batas, Bambang Wisudo, menilai kejadian itu seperti pelepasan tanggung jawab pemerintah. Sehingga kemudian yang disalahkan adalah penulis buku, guru dan sekolah.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(vit/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%