Kamis, 12/04/2012 20:07 WIB

Puan: UU Pemilu Disahkan, PDIP Targetkan Menang Pileg 2014

Mega Putra Ratya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Paripurna DPR telah ketok palu mengesahkan UU Pemilu. Setelah UU Pemilu tersebut disahkan, PDIP menargetkan untuk menang pada pemilu legislatif 2014.

"Target kami tidak muluk-muluk hanya ingin menang dalam pemilu 2014," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, dalam jumpa pers seusai pengesahan UU Pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2012).

"PDIP menyiapkan diri untuk siap menghadapi pemilu dengan UU Pemilu yang baru disahkan karena sudah disepakati kita ikut dan taat dengan aturan itu," jelas Puan.

Menurut Puan, usulan PDIP dalam pembahasan di Pansus Pemilu dan forum lobi sangat jelas dalam upaya memperbaiki sistem pemilu, pendidikan politik melalui partai politik.

"Usulan kami dalam rangka penguatan sistem presidensial untuk penguatan NKRI tapi pola pikir kami berbeda dengan fraksi-fraksi. Ini bukan soal menang kalah atau ego di paripurna tapi kami mencoba memberi pendidikan politik dalam rangka penguatan sistem presidensial ke depan," paparnya.

"Kami memperjuangkan sistem pemilu yang simpel tidak banyak biaya tapi dengan disahkannya UU Pemilu hari ini tidak jauh berbeda dengan UU sebelumnya hanya ambang batas 2,5 persen menjadi 3,5 persen," ujar Puan.

Ditegaskan Puan, proses pembahasan UU Pemilu bukan soal kalah menang tapi mencoba bersikap dalam memperbaiki sistem politik ke depan, tidak serba instan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mpr/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%