DPR Sahkan RUU Perlindungan Buruh Migran, TKI Tepuk Tangan

Jakarta - Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya disahkan DPR. Dengan begitu, ada payung hukum bagi perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya.

"Ratifikasi ini akan memperkuat langkah nasional, regional, dan global untuk perlindungan buruh migran Indonesia," kata Menlu Marty Natalegawa saat membacakan pandangan akhir Presiden dalam rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Kemudian pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menanyakan persetujuan peserta rapat. Anggota DPR peserta rapat langsung menyatakan setuju.

Persetujuan 381 anggota DPR peserta rapat disambut tepuk tangan oleh perwakilan TKI yang ada di fraksi balkon.

Selain agenda pengesahan RUU tentang perlindungan buruh, paripurna DPR juga akan membahas dan mengesahkan RUU Penegahan dan Pemberantasan Terorisme dan 19 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang pembentukan Daerah Otonom baru. Sedangkan pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran diputuskan untuk ditunda hingga masa sidang berikutnya.

Sedangkan paripurna lanjutan pembahasan RUU Pemilu akan dimulai pada pukul 13.00 WIB nanti. Pembahasan RUU Pemilu masih menyisakan tentang metode konversi suara.

(trq/aan)