Kamis, 12/04/2012 10:23 WIB

Ini Sekolah-sekolah Kedinasan yang Buka Pendaftaran

Nograhany Widhi K - detikNews
Halaman 1 dari 6
Jakarta - Bagi kaum remaja yang akan lulus SMA dan masih bingung hendak melanjutkan sekolah ke mana, tak ada salahnya melirik sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan yang rata-rata berada di bawah lembaga pemerintah baik departemen maupun non-departemen, sedang membuka pendaftaran. Yuk simak!

Dari wikipedia, ada belasan sekolah kedinasan. Namun tak semuanya membuka pendaftaran mahasiswa baru. Sekolah kedinasan ini memang ada yang membuka peluang untuk ikatan dinas dan ada yang tidak. Namun dari segi biaya, memang lebih murah dari sekolah tinggi atau universitas swasta.

Seperti yang dikatakan Kepala Puskom Publik Kemenhub Bambang S Ervan. Sekolah kedinasan di bawah Kemenhub memang ada biayanya alias tidak gratis.

"Tetap ada biaya, tapi tidak sebesar yang di luar karena ada subsidi dari pemerintah. Itu nanti biaya masuk ke penerimaan negara," jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bambang S Ervan ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (10/4/2012).

Kemenhub membawahi 17 sekolah kedinasan di bidang transportasi, di antaranya yakni Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Cibitung, Bekasi; Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara; dan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) di Curug, Tangerang. Semua sekolah itu sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru.

Bagi Anda atau kerabat Anda yang lulusan SMA, silakan cari persyaratan pendaftaran dari sekolah-sekolah kedinasan itu. Dari penelusuran detikcom, berikut sekolah kedinasan yang sedang membuka pendaftaran:

KemenkominfoNext

Halaman 1 2 3 4 5 6

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%