detikcom

Rabu, 11/04/2012 19:43 WIB

Sebelum Gempa, Ada Kerusuhan di Gayo Lues, 3 Kantor Camat Dibakar

Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Beberapa saat sebelum gempa 8,5 SR mengguncang Aceh, terjadi kerusuhan massa di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Massa membakar tiga kantor kecamatan dan kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP). Kerusuhan itu terjadi akibat kisruh penghitungan hasil Pilkada.

Data yang didapatkan detikcom, Rabu (11/4/2012), tiga kantor kecamatan yang dibakar adalah Kantor Camat Blangkejeren, Kantor Camat Dabung Gelang, dan Kantor Camat Blangpegayon. Tiga kantor ini ludes dibakar massa yang memprotes hasil penghitungan pemilihan bupati setempat.

Beberapa barang dan peralatan kantor di tiga kantor kecamatan dan kantor KIP itu tak bisa diselamatkan. Antara lain puluhan perangkat komputer lengkap, 8 set meja dan kursi tamu, ratusan kotak suara 3 unit mesin e-KTP, 1 unit mesin foto kopi, dan 4 unit TV dan receiver paravola.

Selain itu, massa juga membakar kendaraan roda empat dan sepeda motor. Mobil yang jadi korban amuk massa adalah mobil dinas Kab Gayo Alues berjenis Toyota Kijang kapsul warna silber dengan nomor polisi BL 170 B.

Kerugian akibat amuk massa ini ditaksir sekitar Rp 10 miliar. Dalam kerusuhan ini, tidak ada korban jiwa.

Hingga malam ini, suasana di Gayo Alues cukup kondusif. Masyarakat setempat masih mewaspadai dampak gempa yang terjadi pada pukul 15.38 WIB dan siaga dengan gempa susulan yang masih terus terjadi.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asy/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
77%
Kontra
23%