Rabu, 11/04/2012 19:30 WIB
Sekretaris MA: Tambahan APBN-P Rp 405 Miliar untuk Belanja Pegawai
Berikut wawancara Sektrataris MA, Nurhadi dengan wartawan usai bertemu dengan MenPAN dan RB Azwar Abubakar di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (11/4/2012):
Dalam APBN-P 2012 belum dianggarkan kenaikan gaji hakim, terus bagaimana?
Pak Menpan bilang diupayakan. Karena memang APBN-P kan sudah jalan. Jadi agak susah. Bahasa beliau fifty-fifty karena ini APBNP sudah jalan tapi berusaha keras untuk itu.
Kalau memang baru bisa disahkan tahun 2013, apakah kebutuhan hakim ini sangat mendesak atau bisa menunggu sampai 2013?
Iya. Kalau memang demikian kan kita tidak bisa memaksakan kan. Itu kan di luar kewenangan MA. Mau tidak mau ya diterima. Kondisi ini sebetulnya sudah lama dirasakan oleh para hakim. Bukan hanya tuntutan kesejahteraan saja. Saya juga ditanya oleh rekan-rekan hakim, di KTP kolom profesi 'hakim' itu tidak ada. Padahal sebutannya Yang Mulia. Ini contoh kecil.
Sebenarnya sikap MA sendiri seperti apa?
Sikap MA itu sudah memperjuangkan, bukan mendiamkan. MA bersama dengan Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia). Aspirasi ini kan bukan hanya sekali, sebenarnya sudah terjadi kesekian kali. Ini juga sudah ditindaklanjuti oleh MA dengan Ikahi. Langkah-langkah sudah dijalankan. Memang semuanya kan ada tahapannya. Kita menunggu regulasi juga karena ini di luar MA. Tapi kita sudah mengupayakan.
Apakah ada pos anggaran yang akan digeser untuk kesejahteraan para hakim dari Rp 405 miliar yang berasal APBN-P 2012?
Perlu diketahui, APBN itu kan sudah di plot per program. Antar program itu kan tidak boleh dialihkan. Ini potensi penyimpangan. Ini tidak boleh. Itu prinsip.
Saya contohkan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di MA. Ini menyangkut belanja pegawai dan belanja barang. Kemudian kita alihkan menjadi program penyediaan sarana dan prasarana. Ini enggak boleh. Ini penyimpangan. MA tidak akan melakukan itu.
Angka Rp 405 miliar itu adalah belanja pegawai, dan itu pada saat RDP dengan Komisi III DPR. Kebetulan dari MA, Sekretaris yang mimpin dan saya sendiri bersama dengan pejabat eselon I yang lain.
Usulan kami tentang APBN-P. Ada beberapa alasan mengapa minta tambahan ke DPR. Kita minta Rp 500 miliar, itu kebutuhan yang sangat riil yang kalau tidak dipenuhi akan berakibat kekurangan belanja pegawai untuk memenuhi kebutuhan makan pegawai.
Regulasi yang dibuat oleh Menkeu, rasio uang makan harus dibuat per golongan. Selama ini, tahun 2011, untuk tahun anggaran 2012, itu diprogramkan flat.
Uang makan untuk PNS itu Rp 25 ribu per orang per hari. Sementara ada aturan untuk Menkeu, untuk golongan I dan II, uang makan Rp 25 ribu per orang per hari, sementara untuk golongan III uang makan Rp 27 ribu per orang per hari dan golongan IV itu Rp 29 ribu per orang per hari. untuk golongan III dan IV ada selisih Rp 2.000. Kalikan dengan jumlah PNS kita secara nasional sekitar 30 ribuan lebih. Coba hitung.
Infonya Rp 405 miliar untuk sarana dan prasarana. Ini bagaimana pak?
Itu untuk belanja pegawai yang tadi sudah saya sebutkan, rinciannya ada 3 itu. Jadi bukan untuk pembangunan gedung dan sebagainya. Itu salah, tidak mungkin itu. Itu juga belum turun dana itu.
(asp/try)
Baca Juga
Komentar (0 Komentar)
Twitter Recommendation
-
Turbulensi Pesawat Emirates, Penumpang Dipulangkan ke Jakarta Sore Tadi
0 share this. -
Gita Wirjawan: Ada Parpol Sudah 'Ngomong-ngomong' Pencapresan Saya
0 share this. -
Gita Wirjawan Dukung Jokowi Normalisasi Waduk Pluit
0 share this. -
Puluhan Ribu Warga Palembang Saksikan Jembatan 'Ampera Berwarna'
0 share this. -
'Diplomasi' Makanan Bugis Ala Jusuf Kalla
0 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Wawancara Terbaru
Indeks Wawancara ยป
-
Senin, 13/05/2013 12:52 WIB
Ahok Soal Waduk Pluit: Jadi, Siapa yang Langgar HAM?
-
Senin, 06/05/2013 09:41 WIB
Hakim Agung Supandi: Eksekusi Susno, MA Dijadikan Keranjang Sampah
-
Kamis, 02/05/2013 18:03 WIB
Adrianus Meliala Soal Susno: Orang yang Sengaja Melindungi, Bodoh
-
Kamis, 02/05/2013 13:46 WIB
Hakim Konstitusi Arief: Bayar di Bawah UMR, Pengusaha Tak Bisa Dipidana
-
Rabu, 01/05/2013 14:06 WIB
Sekretaris MA: Trolly Rp 10 Juta Harga Perkiraan
-
Sabtu, 18/05/2013 06:54 WIB
3 Rekaman Sadapan KPK yang Bisa Bikin Luthfi Hasan 'Skak Mat'
-
Sabtu, 18/05/2013 12:05 WIB
Ditolak Bercinta, Gadis 19 Tahun Gigit Penis Kekasihnya
-
Minggu, 19/05/2013 00:37 WIB
Puluhan Ribu Warga Palembang Saksikan Jembatan 'Ampera Berwarna'
-
Sabtu, 18/05/2013 16:45 WIB
Kelelahan, Bupati Tegal Meninggal Dunia
-
Minggu, 19/05/2013 01:03 WIB
Gita Wirjawan Dukung Jokowi Normalisasi Waduk Pluit
-
Sabtu, 18/05/2013 16:35 WIB
Konglomerat Swedia Kalah Melawan Pedagang Glodok
-
Sabtu, 18/05/2013 06:08 WIB
Para Jenderal Polisi di Markas Ormas Pembela Aiptu Labora
-
Sabtu, 18/05/2013 12:21 WIB
Ada Foto Jenderal di Markas Pembela Aiptu Labora, Ini Tanggapan Polri
-
433 Komentar
-
228 Komentar
-
226 Komentar
-
211 Komentar
-
211 Komentar
-
205 Komentar
-
200 Komentar
-
173 Komentar
-
Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
ProKontra
Index »
Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS
Pro
Kontra
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel
- Rp 2,834.000
- Rp .000
MustRead
close
-
Sabtu, 18/05/2013 17:40 WIB
Lakukan Penodaan Alquran di Pakistan, Pria Asal China Diamankan Polisi
-
Sabtu, 18/05/2013 17:14 WIB
Ini Alasan MA Kalahkan IKEA Melawan IKEMA di Perebutan Merek
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer

.gif)





_5.gif)



Namanya Markamah. Semangat perempuan berusia 46 tahun ini tak pernah padam untuk menyalakan lilin pendidikan di tempat-tempat marjinal. Mulai dari memberantas buta huruf di Marunda, mengajar anak-anak PSK di Jakarta Barat hingga kini menjalankan roda sekolah semi permanen yang dikepung pabrik.
Prinsip Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, “Pertahanan Terbaik adalah Menyerang” nampaknya sedang diadopsi oleh PKS saat terjepit berhadapan dengan kasus hukum di KPK. Upaya perlawananoleh PKS yaitu melaporkan sejumlah penyidik dan jubir KPK kepada Kepolisian.
