detikcom
Senin, 16/04/2012 11:10 WIB

PKS (Belum) Tamat

Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Kantor DPP PKS mendadak ramai, Kamis sore, 5 April 2012. Sejumlah pengurus inti partai berlambang padi dan bulan sabit kembar itu terlihat berkumpul di kantor, di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Presiden PKS Luthfi Hasan dan Sekjen PKS Anis Matta hadir dalam rapat dadakan tersebut. Dua menteri PKS yakni Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mensos Anis Matta juga datang. Sementara Menteri Pertanian Suswono tidak nampak batang hidungnya.

Rapat pengurus PKS ini jadi penting sebab sampai saat ini PKS belum juga menunjukkan sikap menyusul pernyataan Sekretaris Setgab Koalisi Syarif Hasan, bahwa keberadaan partai ini di koalisi telah berakhir .

Dugaan besar, rapat itu membahas isu-isu mutakhir tersebut. Saat dimintai konfirmasi, Anis Matta menampiknya. Kata Anis, itu hanya pertemuan rutin saja. Tapi usai rapat, Luthfi menegaskan PKS tidak akan mundur dari koalisi. "Kami justru tidak merasa ada sesuatu yang harus berpikir terlalu jauh seperti itu (mundur dari koalisi-red),” kata Luthfi.

***

Pascamenolak kenaikan harga BBM, PKS memang babak belur. Serangan dari sesama partai koalisi, terutama Partai Demokrat, motor penggerak koalisi terus mendera partai ini. Bukan hanya serangan yang diterima, PKS juga dikucilkan.

Usai rapat paripurna yang digelar hingga dini hari, 31 Maret 2012, Luthfi kesulitan bertemu SBY. Ini tidak bisa bagi Luthfi. Beberapa kali mengontak, SBY tidak menggubrisnya. Bahkan dalam rapat Setgab yang digelar di rumah SBY, Luthfi juga tidak diundang.

Belakangan diketahui, SBY dan Setgab tidak lagi menginginkan PKS ada di dalam koalisi. Tapi PKS tetap tidak mau bersikap. Mereka masih gamang, baru mau bersikap jika kata 'cerai' itu datang dari SBY, bukan dari Sekretaris Setgab.

“Bahwa ada pembicaraan, itu terserah. Kami tidak ingin memberikan sikap resmi sampai ada putusan resmi juga," kata Anis Matta.

Sementara PD dan partai koalisi juga tidak secara gamblang menyebut PKS sudah terdepak. Mereka hanya bilang PKS telah melanggar kesepakatan koalisi yang diteken bersama. Secara otomatis PKS tidak lagi terikat dalam koalisi. Dengan kata lain, PKS dan Setgab sama-sama melempar bola panas tentang nasib PKS di koalisi.

Kabar beredar menyebutkan SBY sebenarnya sudah sangat serius ingin menendang menteri PKS. Saat PKS rapat di TB Simatupang, pada waktu bersamaan juga Presiden SBY dan Wapres Boediono menggelar rapat di Istana Cipanas untuk membahas reshuffle kabinet.

Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha membantahnya. “Tidak benar ada pertemuan di Cipanas Kamis malam ini antara Bapak Presiden dengan Bapak Wapres,” tegas Julian.

Kabar itu juga dibantah Jubir Wapres Yophie Hidayat. Boediono memang berada di Cipanas untuk liburan setelah melawat ke Kamboja. Tidak ada agenda rapat dengan SBY. “Sejak dari Kamboja Pak Boed sudah merancang ke Cipanas untuk istirahat bukan untuk ketemu Bos. Setahu saya yang ke Cipanas Pak Boed sekeluarga,” kata Yophie.

Sikap SBY terhadap PKS dinilai terlalu lamban. Semestinya PKS segera tegas mengeluarkan PKS dari koalisi dan mencopot tiga menterinya karena menunggu partai ini mengundurkan diri hanya sia-sia.

“Apa lagi yang ditunggu SBY? Keluarkan saja. Nggak mungkin PKS akan mundur dari koalisi,” ujar pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti.

Mengapa SBY tidak cepat mengeluarkan PKS dan mendepak menterinya? SBY masih menimbang keputusannya justru akan menguntungkan PKS. Akan muncul kesan PKS dizalimi, dan kesan ini akan makin kuat karena pemicunya adalah pembangkangan demi membela rakyat. “Ini akan menjadi modal kuat bagi PKS untuk menghadapi 2014,” papar Ikrar.

Berbeda halnya, jika PKS yang mengundurkan diri dari koalisi. Sekali mundur, PKS akan sulit untuk meraih kepercayaan. Ia akan dicap tidak loyal sehingga di masa yang akan datang tidak akan ada yang mengajak berkoalisi.

Keluarnya PKS dari koalisi juga tidak bisa dianggap remeh. PKS berpengalaman di dalam gerakan politik ekstra parlementer, goyang-goyang pagar dan demonstrasi. Risiko lainnya buat pemerintahan SBY, kalau PKS keluar koalisi, mengukuhkan kekuatan Golkar. Ini juga dianggap bahaya.

Dalam peta koalisi, selama ini PKS menjadi kekuatan penyeimbang. PKS punya kekuatan di ekstra-parlementer sedangkan Golkar punya kekuatan di intra-parlementer. Jika PKS keluar, kekuatan penyeimbang itu akan hilang dan politisi makin leluasa di koalisi.

***

PKS memilih menunggu karena banyak kerugian bila ia memutuskan mengundurkan diri dan keluar dari pemerintahan. Berada di luar pemerintahan, jelas memangkas pendanaan partai. Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana setiap kader yang menjadi menteri jadi mesin uang bagi partainya.

"Risiko besarnya akses ekonomi politiknya akan berkurang. Akses kekuasaan akan berkurang, Tapi ini konsekuensi," ujar pengamat politik Indonesia Institut Hanta Yudha.

SBY diprediksi, hanya akan mengucilkan PKS di Setgab. Pandangan ini dikatakan pengamat politik dari UGM Arie Dwipayana. Pengucilan ini tentu akan menguntungkan PKS. Dukungan terhadap PKS akan tetap ada. Bahkan mungkin berbiak karena simpati.

“Pemilih PKS termasuk pemilih yang loyal, artinya memilih PKS karena punya ikatan politik. Dengan berakhirnya koalisi PKS, pendukung yang sempat berpaling akan kembali memilih PKS, karena menilai PKS hanya menjadi bumper pemerintah,” ujarnya.

Arie memperkirakan PKS belum akan habis, meski instrumen kampanye berkurang dan melemah. Pasalnya, sejak 2004 PKS terus memperluas basis massanya.

Edisi terbaru Majalah Detik (edisi 20, 16 April 2012) mengupas tuntas aksi geng motor dengan tema ‘Amuk Geng Motor Cepak’, juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik nasional membahas pemungutan suara di Pemilukada Aceh ‘Percikan Api di Serambi Mekah’, berita komik 'Melumpuhkan Penabrak Polisi’, Internasional 'Pertarungan Setelah Revolusi’, rubrik gaya hidup 'Beautiful Punker’, rubrik seni dan hiburan dan review film 'The Hunger Games, WKWKWK 'Insiden Memalukan Penerjun Payung’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.

Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi pdf bisa di-download www.majalahdetik.com Selamat menikmati!

(iy/iy)

Dapatkan ulasan lengkap Fokus dengan mendownload edisi Majalah detik melalui tablet Android dan iPad, atau download versi PDFnya di majalahdetik.com.





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    Laporan Khusus Terbaru Indeks Laporan Khusus ยป
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel