detikcom
Senin, 16/04/2012 11:04 WIB

Menteri PKS di Ujung Tenggat

Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Bendera warna putih berlambang padi dan bulan sabit kini tidak lagi berkibar di Kantor Setgab Koalisi, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Tiang bendera yang biasanya terikat bendera PKS itu sekarang berganti dengan bendera merah putih.

Bendera itu diturunkan sejak 4 April 2012, beberapa jam setelah pimpinan Setgab bertemu di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 3 April 2012.

Hilangnya bendera PKS di kantor Setgab merupakan sebuah pertanda kalau PKS sudah tidak lagi dianggap di koalisi. Sekalipun Sekretaris Setgab Syarif Hasan mengatakan, penurunan bendera itu dilakukan para pendemo anti PKS pada Rabu, 4 April 2012. Bukan keputusan Setgab.

Bukan hanya bendera PKS saja yang bakal hilang di tiang bendera kantor Setgab. Menurut informasi yang diperoleh majalah detik, tiga orang menteri asal PKS, yakni Mentan Suswono, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Mensos Salim Segaf Al Jufri, juga terancam turun dari posisinya. Bahkan kabar yang beredar, tiga menteri PKS ini sekarang sudah berbenah diri pasca rapat Setgab di rumah SBY.

Sumber majalah detik di Departemen Pertanian (Deptan) mengatakan, Suswono, Kamis 5 April 2012 mendadak mengadakan rapat internal. Dalam rapat itu dikabarkan Suswono memberikan arahan ke jajarannya jika sewaktu-waktu ada pergantian dirinya sebagai menteri.

Bahkan di internal Deptan muncul nama Jafar Hafsah, mantan Ketua Fraksi PD di DPR yang bakal menggantikan Suswono. "Apa benar Pak Jafar yang akan gantikan Pak Suswono?" tanya salah seorang pegawai Humas Deptan saat di temui majalah detik.

Namun informasi persiapan "boyong" Suswono dibantah Kiki, ajudan Suswono. Menurutnya, sampai saat ini Suswono masih menjalankan tugas seperti biasa. "Kemarin Bapak mengunjungi Sukamandi menyaksikan panen raya. Dan sekarang sedang rapat internal," ujar Kiki kepada majalah detik.

Namun Kiki membantah rapat internal dilakukan terkait isu pergantian menteri. Dia hanya bilang salah satu yang dibahas masalah Tomcat. Bukan soal pergantian menteri.

Sementara Menkominfo Tifatul Sembiring masih beraktivitas seperti biasa. Dia masih memimpin rapat mengurus surat menyurat, dan tanda tangan surat. "Suasana kerja baik-baik saja. Tidak ada yang berubah," ujar Tifatul kepada majalah detik.

Dia juga tidak merasa khawatir jika sewaktu-waktu diminta lengser dari jabatannya oleh presiden. "Saya katakan ini masalah dunia. Tidak usah terlalu diributkan. Kalau mau takut, takutlah pada Allah," ujarnya.

Ada pun Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri saat dikonfirmasi juga menampik dirinya sedang siap-siap meninggalkan kursi kementerian. Pergantian menteri tergantung hasil penilaian UKP4 dan sampai saat ini belum ada pertemuan atau rapat di UKP4.

Usai rapat Kesra bersama SBY di istana, ia juga mengaku belum ada pembicaraan langsung antara Presiden SBY dengan para menteri asal PKS mengenai reshuffle kabinet. "Belum ada. Tadi di dalam rapat seperti biasa, saya menyampaikan program BLSM yang akan dijalankan," ujar Salim.

Namun anggota Majelis Syuro PKS ini mengakui di internal PKS saat ini muncul keinginan mundur dari Setgab Koalisi. Tapi sikap resmi PKS di koalisi sampai saat ini belum final dibahas. "Keputusan dari Majelis Syuro juga belum ada," lanjut Salim.

Pernyataan senada diungkapkan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Sidik. Menurutnya, PKS belum mengambil sikap terkait informasi partainya didepak dari koalisi. Dia mengatakan, sampai saat ini PKS masih menunggu kepastian resmi dari Presiden SBY. Begitu juga dengan nasib tiga menteri PKS.

"Kalau memang PKS dikeluarkan dari koalisi, otomatis kursi akan ditinggalkan," kata Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq. Tapi, sambungnya, karena belum ada kepastian resmi soal nasib PKS di koalisi, maka para menteri PKS masih tetap bekerja seperti biasa.

PKS boleh saja bersikukuh tentang keberadaannya di koalisi dan kabinet. Namun dari istana muncul kabar kalau nasib menteri asal PKS tinggal menunggu hari saja. Dalam waktu dekat posisi tiga menteri PKS akan diputus SBY.

"Ini hari-hari penting dan presiden sedang mencari waktu untuk menyampaikannya secara terbuka pada publik," kata staf khusus presiden bidang komunikasi politik, Daniel Sparringa.

Guru besar ilmu politik Universitas Airlangga ini menjelaskan, kebersamaan setgab koalisi diwujudkan di ranah pemerintahan dan parlemen. Di dalam pemerintahan, kata Sparringa, sebenarnya kader PKS bekerja dengan baik. Namun kondisi sebaliknya justru terjadi di dalam parlemen.

Sebagai mitra koalisi, PKS justru sering menunjukkan sikap beroposisi terhadap pemerintah. Hal ini terang saja berdampak terhadap berbagai kebijakan pemerintah. SBY jadi kerepotan karena dirongrong terus oleh PKS.

Siapa pengganti tiga menteri asal PKS masih belum jelas. Sumber majalah detik di lingkaran istana mengatakan, saat ini SBY sudah mengutus orang untuk melobi PDIP dan Gerindra untuk jabatan menteri yang saat ini dipegang PKS. SBY berharap dengan masuknya PDIP dan Gerindra dalam kabinet bisa mengimbangi konstalasi politik di DPR.

Namun, isu lain mengatakan tiga kursi itu akan diperuntukkan untuk PD dan Golkar. PD akan mendapat satu kursi, sedangkan Golkar mendapat dua kursi. Golkar mendapat dua kursi, karena SBY melihat pentingnya hubungan dengan Golkar setelah PKS tidak bersama dalam koalisi. SBY ingin mengamankan kebijakan pemerintah saat pembahasan di parlemen.

Tapi isu lain mengatakan dua kursi untuk PD dan satu kursi untuk Golkar. "Sebenarnya satu menteri sudah dialokasikan untuk Golkar. Sementara sisanya akan diambil PD. Tapi Golkar tidak mau karena takut dianggap pihak yang ngotot menggusur PKS," ujar sumber itu.

Wakil Ketua Golkar Fadel Muhammad saat dihubungi majalah detik menyatakan, sampai saat ini belum ada permintaan SBY kepada Golkar soal tambahan menteri. Namun bila SBY memang minta, Golkar akan menyiapkan kadernya.

"Kita akan siapkan jika presiden memang minta kader kami untuk jadi menteri," ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang direshuffle pada Oktober 2011 itu.

Tapi, kata Fadel, sekalipun nanti SBY lebih memilih kader PD untuk menempati posisi menteri bekas PKS, Golkar tetap akan setuju. "Soal menteri itu hak presiden. Jika memang nanti PD atau Golkar yang akan mengisi kekosongan, kami siap menerimanya," pungkasnya.

Edisi terbaru Majalah Detik (edisi 20, 16 April 2012) mengupas tuntas aksi geng motor dengan tema ‘Amuk Geng Motor Cepak’, juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik nasional membahas pemungutan suara di Pemilukada Aceh ‘Percikan Api di Serambi Mekah’, berita komik 'Melumpuhkan Penabrak Polisi’, Internasional 'Pertarungan Setelah Revolusi’, rubrik gaya hidup 'Beautiful Punker’, rubrik seni dan hiburan dan review film 'The Hunger Games, WKWKWK 'Insiden Memalukan Penerjun Payung’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.

Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi pdf bisa di-download www.majalahdetik.com Selamat menikmati!




Simak rangkuman aneka berita penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam" Pukul 0.30 WIB hanya di TransTV

(iy/iy)

Dapatkan ulasan lengkap Fokus dengan mendownload edisi Majalah detik melalui tablet Android dan iPad, atau download versi PDFnya di majalahdetik.com.





Sponsored Link
Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Laporan Khusus Terbaru Indeks Laporan Khusus ยป
ProKontra Index »

Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019

Dalam berbagai survei, nama Gubernur DKI Jokowi menempati posisi teratas capres potensial 2014. Suara-suara yang menginginkan Jokowi maju menjadi Capres di Pilpres 2014 juga cukup kencang. Tetapi menurut peneliti politik senior LIPI, Siti Zuhro, Jokowi akan lebih kuat jika berkompetisi di Pilpres 2019. Bila Anda setuju dengan Siti Zuhro, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%
MustRead close