Rabu, 04/04/2012 20:18 WIB

Banjir di Jakarta Barat, 1.980 Warga Mengungsi

Ray Jordan - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Sejumlah kawasan di DKI Jakarta terendam air. Banjir paling parah di kawasan Jakarta Barat, sebanyak 1.980 warga mengungsi ke tempat yang aman.

"Berdasarkan data terkini dari Crisis Center Provinsi DKI Jakarta, hingga Rabu (4/4) pukul 16.00 WIB sejumlah daerah di Jakarta masih tergenang. Untuk wilayah Jakarta Barat, total pengungsi sebanyak 1.980 orang,"kata Humas Pemprov DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, dalam siaran pers, Rabu (4/4/2012).

Para pengungsi saat ini ditempatkan di pengungsian yang terlindung. Tentu dengan makanan dan fasilitas kesehatan yang cukup.

"Untuk pengungsi di kawasan Cengkareng Barat sebanyak 500 pengungsi dengan lokasi di SDN 16 Pagi, Duri Kosambi sebanyak 510 pengungsi dengan pos pengungsian di Baitul Khoir dan Masjid Al Makmur. Kelurahan Rawa Buaya sebanyak 700 pengungsi dengan lokasi pengungsian di Sentra Primer, Ruko, dan Mushola Hodayatul Salani. Kemudian di Kelurahan Cengkareng Timur sebanyak 145 pengungsi dengan pos pengungsian di Masjid Al Falah dan Masjid Al Mu’min, Tegal Alur sebanyak 125 pengungsi dengan pos pengungsi di Pasar Binaan RW 03," paparnya.

Menurut Cucu, Pemprov DKI terus memperbaiki makanisme penanggulangan banjir. Diharapkan ke depan DKI Jakarta dapat bebas dari banjir sepenuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%