Rabu, 04/04/2012 07:47 WIB

Dirjen PAS Lawan Wamen, Menkum HAM: Semua Harus Menahan Diri

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin siap pasang badan terhadap anak buahnya yang mengaku ditampar oleh Wamen Denny Indrayana. Dengan perlawanan ini muncul perang urat syaraf di internal Kemenkum HAM. Bagaimana reaksi Menkum HAM Amir Syamsuddin?

"Sebaiknya semua pihak sedapat mungkin menahan diri," kata Amir saat dihubungi detikcom, Rabu (4/4/2012).

Menurut Amir, pihaknya akan membentuk tim pencari fakta untuk menjernihkan masalah ini. Nama baik Denny harus tetap dijaga, namun aspirasi dari pegawai Ditjen PAS juga tetap didengar.

Namun untuk mewujudkan itu, politisi Demokrat ini butuh waktu. "Beri saya dulu kesempatan untuk menjernihkan masalah ini," tegasnya.

Pada Senin (2/4) dinihari Wamen Denny Indrayana dan BNN menggerebek LP Pekanbaru, Riau. Di LP itu 3 napi bandar narkoba dan 1 sipir ditangkap. Namun muncul persoalan ketika Kalapas LP Pekanbaru merasa Denny berbuat tidak sesuai prosedur. Denny dituding Kalapas melakukan penamparan. Denny sudah membantah.

"Tidak benar, berita yang mengatakan, saya memukuli menampar, petugas Lapas Pekanbaru. Apa iya tampang saya ini tampang suka nampar," tutur Denny kepada wartawan di kantornya.

Namun, Dirjen PAS Shihabudin tidak mau menerima bantahan Denny. Dia bahkan mengatakan, 30 ribu sipir kini bergerak melakukan perlawanan pada Denny. Mereka siap menunjukkan solidaritas pada rekan mereka yang dikabarkan ditampar Denny.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close