detikcom
Rabu, 04/04/2012 07:47 WIB

Dirjen PAS Lawan Wamen, Menkum HAM: Semua Harus Menahan Diri

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin siap pasang badan terhadap anak buahnya yang mengaku ditampar oleh Wamen Denny Indrayana. Dengan perlawanan ini muncul perang urat syaraf di internal Kemenkum HAM. Bagaimana reaksi Menkum HAM Amir Syamsuddin?

"Sebaiknya semua pihak sedapat mungkin menahan diri," kata Amir saat dihubungi detikcom, Rabu (4/4/2012).

Menurut Amir, pihaknya akan membentuk tim pencari fakta untuk menjernihkan masalah ini. Nama baik Denny harus tetap dijaga, namun aspirasi dari pegawai Ditjen PAS juga tetap didengar.

Namun untuk mewujudkan itu, politisi Demokrat ini butuh waktu. "Beri saya dulu kesempatan untuk menjernihkan masalah ini," tegasnya.

Pada Senin (2/4) dinihari Wamen Denny Indrayana dan BNN menggerebek LP Pekanbaru, Riau. Di LP itu 3 napi bandar narkoba dan 1 sipir ditangkap. Namun muncul persoalan ketika Kalapas LP Pekanbaru merasa Denny berbuat tidak sesuai prosedur. Denny dituding Kalapas melakukan penamparan. Denny sudah membantah.

"Tidak benar, berita yang mengatakan, saya memukuli menampar, petugas Lapas Pekanbaru. Apa iya tampang saya ini tampang suka nampar," tutur Denny kepada wartawan di kantornya.

Namun, Dirjen PAS Shihabudin tidak mau menerima bantahan Denny. Dia bahkan mengatakan, 30 ribu sipir kini bergerak melakukan perlawanan pada Denny. Mereka siap menunjukkan solidaritas pada rekan mereka yang dikabarkan ditampar Denny.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%