Kamis, 29/03/2012 15:32 WIB
Nama Muhaimin Sama Sekali Tak Disebut Hakim di Putusan Dadong
Dalam amar putusan maupun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak menyebut uang Rp 1,5 miliar tersebut untuk Muhaimin Iskandar. Hakim hanya mengatakan bahwa uang Rp 1,5 miliar tersebut adalah pemenuhan komitmen fee 10 persen. Di mana, telah disepakati sebelumnya antara Nyoman, Dadong, Dharnawati dan Sindu Malik.
"Terdakwa telah memasukan empat kabupaten untuk menerima DPPID. Untuk itu, saksi Dharnawati telah berikan uang Rp 1,5 miliar sebagai bagian dari komitmen fee sebagaimana kesepakatan antara terdakwa, Sindu Malik dan Dharnawati," kata Hakim anggota yang menyidangkan Nyoman, Eka Budi saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/3/2012).
Sedangkan, dalam tuntutan terhadap Dadong secara gamblang disebutkan bahwa uang Rp 1,5 miliar dari Dharnawati diperuntukkan bagi Muhaimin Iskandar. Demikian juga disebutkan dalam tuntutan untuk Nyoman.
"Kami berkesimpulan uang Rp 1,5 miliar benar-benar untuk saksi kepentingan Muhaimin Iskandar," kata Jaksa Siswanto dalam sidang dengan terdakwa Dadong di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/3).
Hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, menghukum Dadong dan Nyoman di persidangan terpisahan dengan hukuman tiga tahun penjara. Majelis menyatakan bahwa kedua terdakwa tersebut terbukti menerima uang Rp 1,5 miliar dari kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Sebab, memasukkan empat kabupaten di Papua, yaitu Keerom, Manokwari, Mimika dan Teluk Wondama sebagai daerah penerima alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN-P 2011 sebesar Rp 73 miliar. Muhaimin dalam berkali-kali kesempatan membantah terlibat dalam kasus itu.
Simak rangkuman aneka berita penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam" Pukul 0.30 WIB hanya di TransTV
(fjp/ndr)
Baca Juga
Twitter Recommendation
-
Singapura 'Dikepung' Asap dari Indonesia, Menhut: Kita Terus Berusaha!
486 share this. -
Singapura Keluhkan Kabut Asap, Hujan Buatan Rp 25 M Disiapkan
408 share this. -
PNS di Ciamis Diciduk Polisi Saat Hisap Ganja
306 share this. -
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
301 share this. -
Malam Muda Mudi 22 Juni, Thamrin Ditutup Sejak Pukul 16.00-23.00 WIB
293 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita »
-
Kamis, 20/06/2013 17:59 WIB
Sidang Kasus Cebongan
Teriakan 'Salam Komando' Menggema Saat 12 Kopassus Dibawa ke Tahanan
-
Kamis, 20/06/2013 17:59 WIB
250 Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemkot Jaktim Diuji Emisi
-
Kamis, 20/06/2013 17:49 WIB
Sopir Wamen ESDM Datangi Polda Minta Ditilang
-
Kamis, 20/06/2013 17:47 WIB
Sidang Perdana Luthfi Hasan Digelar Tanggal 25 Juni
-
Kamis, 20/06/2013 17:35 WIB
MK Kuatkan Pasangan Pasti-Kerta Pimpin Bali Hingga 2018
-
Kamis, 20/06/2013 16:14 WIB
Detik-detik Eksekusi Tahanan: Senjata AK-47 Serda Ucok Sempat Macet
-
Kamis, 20/06/2013 15:20 WIB
Cerita Terbakarnya Emosi Serda Ucok yang Berujung Penyerangan ke LP
-
Kamis, 20/06/2013 17:07 WIB
6 Penampakan 'Ajaib' Metro Mini dan Kopaja Buluk
-
Kamis, 20/06/2013 16:40 WIB
Sebelum Bayi Faby Tewas di Tempayan, Paman Korban Terima SMS Ancaman
-
Kamis, 20/06/2013 17:21 WIB
Sutrisno Tak Tahu Duit Bayar Utang Berasal dari Proyek Alkes
-
Kamis, 20/06/2013 16:28 WIB
Naik Bus Seperti Roller Coaster, Dashboard Seperti Dibom Teroris
-
Kamis, 20/06/2013 17:08 WIB
Sering Jawab Lupa, Sutrisno Bachir Disindir Hakim Tipikor
-
Kamis, 20/06/2013 14:59 WIB
Diminta Tempatkan Orang Betawi di Jabatan Penting, Ini Tanggapan Ahok
-
438 Komentar
-
361 Komentar
-
226 Komentar
-
201 Komentar
-
195 Komentar
-
193 Komentar
-
183 Komentar
-
179 Komentar
-
Kamis, 20/06/2013 17:40 WIB
Mensos Salim Segaf: Saya Siap Dicopot
PKS menunggu surat 'cerai' dari Presiden SBY. Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri menghormati apapun keputusan Presiden SBY.
ProKontra
Index »
Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019
Pro
Kontra
MustRead
close
-
Kamis, 20/06/2013 15:11 WIB
Ini Pengalihan Arus pada Malam Muda Mudi Jakarta 22 Juni
-
Kamis, 20/06/2013 14:38 WIB
Disoraki dan Dikejar Pendukung Kopassus, Ketua Komnas HAM Risaukan Saksi
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer



_10.gif)










_3.gif)

Mudik selalu dirindukan bagi setiap perantau. Tak terkecuali bagi Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Beliau curhat tentang dirinya yang tidak pernah mudik dan susahnya mengatur pemudik.
Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

