Kamis, 29/03/2012 08:58 WIB
Benarkah Nazaruddin Punya Perusahaan Minyak di Dubai?
Ditemui usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (29/3/2012) kemarin, mantan bendahara umum Partai Demokrat itu tak menjelaskan lebih rinci soal perusahaan. Termasuk berapa nilai aset dan total kepemilikan sahamnya.
"Saya memiliki perusahaan minyak di Dubai itu sejak 2007 sampai sekarang. Sekarang kan tidak bisa mengelola. Tapi saya masih sebagai pemegang saham, tidak komisaris tidak direktur," terang Nazar dalam sidang.
Menanggapi pengakuan ini, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPK bisa melakukan pengusutan. Namun dia juga berpesan agar KPK tidak terburu-buru membuat kesimpulan. Bisa jadi, pengakuan itu hanya akal-akalan saja.
"Pengakuan Nazar tentang tambang minyak di Dubai bisa dikembangkan KPK. Namun, di sisi lain, KPK tetap perlu hati-hati dan menjaga fokus," terang Febri saat berbincang dengan detikcom, Kamis (29/3/2012).
Menurut Febri, persidangan Nazaruddin sudah dalam titik kritis dan akan segera selesai. Selain itu, Nazaruddin juga sudah menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang.
"KPK bisa manfaatkan informasi apa pun terkait kasus, tapi jangan terjebak skenario dari pihak lain yang dapat merugikan KPK," sambungnya.
"Sangat mungkin ini akan jadi alasan awal untuk mengatakan bahwa Nazar adalah orang berpunya. Sebagai persiapan jika di kasus pencucian uang diberlakukan pembuktian terbalik," tegas Febri.
Ikuti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore", Pukul 16.30 WIB, Hanya di TRANS TV
(mad/vit)
Baca Juga
Twitter Recommendation
-
Rieke: BBM Naik, Upah Buruh Juga Harus Naik 30 Persen
1,457 share this. -
Polisi Amankan 30 Pendemo Anarkis di Medan
773 share this. -
Pengacara Australia Belajar Islam di Indonesia
735 share this. -
Membangkang dari Koalisi, PKS Seharusnya Malu dan Tarik Tifatul Cs
728 share this. -
PKS Tolak Kenaikan BBM, PD: SBY Mestinya Copot Tifatul Cs
713 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita ยป
-
Selasa, 18/06/2013 12:22 WIB
AP II: Kerusakan Koper di Bagasi Tanggung Jawab Airline
-
Selasa, 18/06/2013 12:21 WIB
Kasus TPPU Irjen Djoko, Jaksa akan Hadirkan Dirut PT Pura Sebagai Saksi
-
Selasa, 18/06/2013 12:21 WIB
Jokowi akan Gelar Karnaval Ondel-ondel Tanggal 30 Juni
-
Selasa, 18/06/2013 12:14 WIB
Napak Tilas Jakarta (8)
Haji Darip dari Klender, Tokoh Betawi yang Bikin Belanda Keder
-
Selasa, 18/06/2013 12:02 WIB
Golkar: Beranikah SBY Copot Menteri PKS?
-
Selasa, 18/06/2013 10:41 WIB
5 Aksi Jokowi-Ahok Taklukkan Rob Ancol
-
Selasa, 18/06/2013 11:35 WIB
Ini Wujud Restoran yang Berantakan karena Dirusak Mahasiswa Anti BBM Naik
-
Selasa, 18/06/2013 11:47 WIB
Saran Penumpang Pesawat: Jangan Taruh Barang Berharga di Bagasi!
-
Selasa, 18/06/2013 10:28 WIB
FPKS Bantah Tudingan Tifatul Selewengkan Instruksi Majelis Syuro
-
Selasa, 18/06/2013 09:04 WIB
3 Gaya Lepas Kangen Fathanah-Sefti di Bui KPK
-
Selasa, 18/06/2013 10:08 WIB
Setubuhi Putrinya Selama 5 Tahun, Deden Hadapi Tuntutan di PN Jaktim
-
Selasa, 18/06/2013 11:25 WIB
Kapok Tasnya Dirusak di Bandara, Alida Bungkus Kopernya dengan Plastik
-
Selasa, 18/06/2013 10:15 WIB
Tas Anda Hilang atau Diacak-acak di Bandara? Lapor Polisi
-
523 Komentar
-
422 Komentar
-
363 Komentar
-
280 Komentar
-
220 Komentar
-
213 Komentar
-
206 Komentar
-
193 Komentar
-
Senin, 17/06/2013 18:39 WIB
Dirjen KA Tundjung Inderawan Bicara Mental Penumpang dan Seramnya MRT Subway
Seraya membangun infrastruktur seperti stasiun dan rel kereta api, Kemenhub juga mengkhawatirkan mental penumpang kereta yang belum tertib. Apalagi, teknologi maju kereta bawah tanah bakal dibangun di Jakarta. Kekhawatiran timbul bila perilaku penumpang KA masih timpang dengan teknologi transportasi.
ProKontra
Index »
Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019
Pro
Kontra
MustRead
close
-
Selasa, 18/06/2013 09:13 WIB
3 Gaya Lepas Kangen Fathanah-Sefti di Bui KPK
-
Selasa, 18/06/2013 08:44 WIB
Buntut Demo BBM di DPR, 88 Orang Ditahan
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer



_10.gif)





_5.gif)





_3.gif)

Mudik selalu dirindukan bagi setiap perantau. Tak terkecuali bagi Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Beliau curhat tentang dirinya yang tidak pernah mudik dan susahnya mengatur pemudik.
Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

