Kamis, 29/03/2012 08:58 WIB

Benarkah Nazaruddin Punya Perusahaan Minyak di Dubai?

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Saat di persidangan, M Nazaruddin mengklaim punya perusahaan minyak di Dubai, Uni Emirat Arab. Lewat usaha itulah dia bisa menyewa jet pribadi dan terbang ke sejumlah negara. Benarkah perusahaan itu ada?

Ditemui usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (29/3/2012) kemarin, mantan bendahara umum Partai Demokrat itu tak menjelaskan lebih rinci soal perusahaan. Termasuk berapa nilai aset dan total kepemilikan sahamnya.

"Saya memiliki perusahaan minyak di Dubai itu sejak 2007 sampai sekarang. Sekarang kan tidak bisa mengelola. Tapi saya masih sebagai pemegang saham, tidak komisaris tidak direktur," terang Nazar dalam sidang.

Menanggapi pengakuan ini, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPK bisa melakukan pengusutan. Namun dia juga berpesan agar KPK tidak terburu-buru membuat kesimpulan. Bisa jadi, pengakuan itu hanya akal-akalan saja.

"Pengakuan Nazar tentang tambang minyak di Dubai bisa dikembangkan KPK. Namun, di sisi lain, KPK tetap perlu hati-hati dan menjaga fokus," terang Febri saat berbincang dengan detikcom, Kamis (29/3/2012).

Menurut Febri, persidangan Nazaruddin sudah dalam titik kritis dan akan segera selesai. Selain itu, Nazaruddin juga sudah menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang.

"KPK bisa manfaatkan informasi apa pun terkait kasus, tapi jangan terjebak skenario dari pihak lain yang dapat merugikan KPK," sambungnya.

"Sangat mungkin ini akan jadi alasan awal untuk mengatakan bahwa Nazar adalah orang berpunya. Sebagai persiapan jika di kasus pencucian uang diberlakukan pembuktian terbalik," tegas Febri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%