PD: Oposisi Terus Jangan Provokasi, Kenaikan BBM Bukan Kiamat!

Jakarta - Partai Demokrat (PD) meminta masyarakat tidak terprovokasi opini yang terus dibangun parpol oposisi mengenai pengurangan subsudi BBM termasuk aksi unjuk rasa yang dimotorinya. Kenaikan harga BBM bukanlah akhir dari kehidupan bangsa dan negara.

"Sepertinya rencana kenaikan BBM dianggapnya kiamat, tamat dan akhir dari kehidupan bumi ini, sehingga BBM tidak boleh naik dan rakyat diprovokasi. Padahal kenaikan BBM bukan kiamat,"kata Ketua DPP PD, Herman Khaeron, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Menurut Herman, masyarakat pasti paham bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasasi negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika salah kelola dan menimbulkan krisis terhadap bangsa ini, yang menderita adalah rakyat.

Dia mengingatkan krisis ekonomi 1998 yang merupakan dampak dari salah kelola aset negara. Krisis telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi minus, pengangguran dan kemiskinan bertambah dan membuat negara mundur dan rakyat kecil yang paling menjadi korbannya.

Menurut dia, mestinya partai politik memanfaatkan kemampuan anggota parlemennya untuk berargumentasi secara cerdas di DPR, baik di komisi VII yg tugasnya menentukan kebijakan sektor migas dan besaran subsidi, di komisi XI yg mengurusi perencanaan dan keuangan, maupun di badan anggaran DPR. Dan tentunya sudah barang pasti paripurna DPR merupakan ruang politik untuk mengambil kebijakan dan mengesahkanya.

"Demonstrasi bagian dari demokrasi. Tapi kalau demonstrasi penuh hasutan, fitnah dan keluar dari rambu-rambu kepatutan dan bahkan menuju anarkis, maka tidak ada jalan lain aparat penegak hukum harus mengambil sikap yang tegas dan memproses pihak yang nyata-nyata memprovokasinya," lanjutnya.

Herman pun mengimbau parpol untuk berjuanglah secara proporsional. Parpol agar tidak memprioritaskan kepentingan partai ketika ada kepentingan negara.

"Khusus Kepada masyarakat agar tidak terprovokasi kepentingan tertentu," wanti Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

(van/lh)