detikcom
Senin, 26/03/2012 18:49 WIB

Ikut Demo, Wakil Walikota Solo Diperingatkan Mendagri

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, bergabung dengan massa untuk menolak kenaikan harga BBM di Solo pagi tadi. Atas aksinya tersebut, Rudy diperingatkan Mendagri Gamawan Fauzi dan terancam mendapat sanksi tegas karena kepala daerah seharusnya mengikuti keputusan pemerintah pusat.

"Secara undang-undang, sumpah kepala daerah itu harus patuh dan taat kepada perundang-undangan yang berlaku. Jadi semua harus mentaatinya, kalau melanggar sumpah sebenarnya bisa diberhentikan," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, usai rapat koordinasi dengan Menkopolhukam Djoko Suyanto, jajaran Polri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman di Kantor Menkopolhukam Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).

Gamawan menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan laporan soal aksi yang dilakukan oleh Rudy. Ia juga sudah mengirimkan surat peringatan kepada kepala daerah yang lain untuk tidak ikut menolak kebijakan pemerintah.

"Saya sudah dengar ada wakil kepala daerah yang menyampaikan itu (penolakan kenaikan BBM) dan saya sudah beri warning hari ini.
Saya sudah tulis surat untuk semua gubernur, bupati dan walikota untuk jangan mengambil tindakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat," terang Gamawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, bergabung dengan massa aksi untuk menolak kenaikan harga BBM. Dalam kesempatan itu massa juga membakar sebuah boneka jerami yang di bagian wajah ditempeli gambar foto wajah Presiden SBY.

Di dalam orasinya Rudy memaparkan alasan mengapa dirinya menolak kenaikan harga BBM. Sikap penolakan wakil walikota yang juga ketua DPC PDIP Kota Solo tersebut disambut sorak-sorai peserta aksi. Usai memberikan orasi, Rudy kemudian kembali masuk ke kompleks balaikota juga dengan berjalan kaki.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(sdf/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%