Detik.com News
Detik.com
Senin, 26/03/2012 18:49 WIB

Ikut Demo, Wakil Walikota Solo Diperingatkan Mendagri

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, bergabung dengan massa untuk menolak kenaikan harga BBM di Solo pagi tadi. Atas aksinya tersebut, Rudy diperingatkan Mendagri Gamawan Fauzi dan terancam mendapat sanksi tegas karena kepala daerah seharusnya mengikuti keputusan pemerintah pusat.

"Secara undang-undang, sumpah kepala daerah itu harus patuh dan taat kepada perundang-undangan yang berlaku. Jadi semua harus mentaatinya, kalau melanggar sumpah sebenarnya bisa diberhentikan," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, usai rapat koordinasi dengan Menkopolhukam Djoko Suyanto, jajaran Polri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman di Kantor Menkopolhukam Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).

Gamawan menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan laporan soal aksi yang dilakukan oleh Rudy. Ia juga sudah mengirimkan surat peringatan kepada kepala daerah yang lain untuk tidak ikut menolak kebijakan pemerintah.

"Saya sudah dengar ada wakil kepala daerah yang menyampaikan itu (penolakan kenaikan BBM) dan saya sudah beri warning hari ini.
Saya sudah tulis surat untuk semua gubernur, bupati dan walikota untuk jangan mengambil tindakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat," terang Gamawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, bergabung dengan massa aksi untuk menolak kenaikan harga BBM. Dalam kesempatan itu massa juga membakar sebuah boneka jerami yang di bagian wajah ditempeli gambar foto wajah Presiden SBY.

Di dalam orasinya Rudy memaparkan alasan mengapa dirinya menolak kenaikan harga BBM. Sikap penolakan wakil walikota yang juga ketua DPC PDIP Kota Solo tersebut disambut sorak-sorai peserta aksi. Usai memberikan orasi, Rudy kemudian kembali masuk ke kompleks balaikota juga dengan berjalan kaki.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(sdf/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%