Senin, 26/03/2012 18:49 WIB

Ikut Demo, Wakil Walikota Solo Diperingatkan Mendagri

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, bergabung dengan massa untuk menolak kenaikan harga BBM di Solo pagi tadi. Atas aksinya tersebut, Rudy diperingatkan Mendagri Gamawan Fauzi dan terancam mendapat sanksi tegas karena kepala daerah seharusnya mengikuti keputusan pemerintah pusat.

"Secara undang-undang, sumpah kepala daerah itu harus patuh dan taat kepada perundang-undangan yang berlaku. Jadi semua harus mentaatinya, kalau melanggar sumpah sebenarnya bisa diberhentikan," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, usai rapat koordinasi dengan Menkopolhukam Djoko Suyanto, jajaran Polri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman di Kantor Menkopolhukam Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).

Gamawan menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan laporan soal aksi yang dilakukan oleh Rudy. Ia juga sudah mengirimkan surat peringatan kepada kepala daerah yang lain untuk tidak ikut menolak kebijakan pemerintah.

"Saya sudah dengar ada wakil kepala daerah yang menyampaikan itu (penolakan kenaikan BBM) dan saya sudah beri warning hari ini.
Saya sudah tulis surat untuk semua gubernur, bupati dan walikota untuk jangan mengambil tindakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat," terang Gamawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, bergabung dengan massa aksi untuk menolak kenaikan harga BBM. Dalam kesempatan itu massa juga membakar sebuah boneka jerami yang di bagian wajah ditempeli gambar foto wajah Presiden SBY.

Di dalam orasinya Rudy memaparkan alasan mengapa dirinya menolak kenaikan harga BBM. Sikap penolakan wakil walikota yang juga ketua DPC PDIP Kota Solo tersebut disambut sorak-sorai peserta aksi. Usai memberikan orasi, Rudy kemudian kembali masuk ke kompleks balaikota juga dengan berjalan kaki.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(sdf/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%