detikcom
Sabtu, 24/03/2012 11:52 WIB

Lewat Nomor HP Pribadi, Jokowi-Ahok Dekati Publik

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Biasanya para pejabat tidak terlalu suka mengumbar nomor handphone (HP) pribadinya ke publik. Namun Jokowi dan Basuki T Purnama alias Ahok berbeda. Mereka tidak sungkan membagi nomor HP pribadinya demi dekat dengan publik.

"Hampir semua orang punya nomor hape pribadi kami, itu yang kami tawarkan," ujar Ahok dalam diskusi yang digelar Sindo Radio Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3/2012).

Menurut Ahok, Jokowi yang sudah berpengalaman memimpin Surakarta dan dirinya yang pernah menjadi Bupati Belitung Timur dinilai bisa menjadi nilai tambah. Apalagi menurut Ahok, baik dirinya maupun Jokowi merupakan sosok yang bersih.

"Kami ini adalah orang yang berpengalaman di kekuasaan. Kami bersih, kami bisa buktikan harta kami. Kami juga profesional dalam melayani," paparnya.

Ahok menyadari Jakarta memiliki segudang permasalahan. Namun sejak zaman Gubernur Ali Sadikin pun telah ditelurkan berbagai solusi yang luar biasa. Nah, untuk menyelesaikan semua persoalan itu diperlukan sosok yang bersih dan jujur. Ahok yakin dia dan Jokowi bisa menjawabnya.

"Jakarta itu dari zaman Ali Sadikin sudah banyak solusi, sudah banyak konsultan yang sudah memberikan solusi yang luar biasa. Ada pertanyaan berapa banyak lampu merah di Jakarta? Memang itu pertanyaan mau ujian mau lulus?," kata Ahok.

"Jakarta itu memiliki program yang paling lengkap di seluruh Indonesia. Tapi kenapa nggak berhasil, karena tidak ada orang yang jujur dan transparansi," imbuhnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(vit/nik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%