Minggu, 18/03/2012 14:21 WIB

PDIP Tutup Pintu Koalisi dengan Demokrat di Pilgub DKI

Ferdinan - detikNews
Jakarta - PDI Perjuangan menegaskan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Beda ideologi kepartaian, membuat PDIP menolak berkoalisi dengan partai penguasa tersebut.

"Secara ideologis, saya bertanya kepada teman-teman, apa kita layak, pantas dan rasional kalau berkoalisi dengan Demokrat?" kata Pelaksana Harian Ketua DPD Jakarta PDIP Djarot Syaiful Hidayat dalam jumpa pers di Kantor DPD PDIP Jakarta, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, Minggu (18/3/2012).

Djarot menjelaskan sebagai partai wong cilik, PDIP tetap berkomitmen terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sementara Demokrat menurutnya telah mengabaikan masyarakat dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Sekarang Partai Demokrat menjadi motor kenaikan BBM. Kalau PDIP jelas menolak kenaikan harga BBM, oleh sebab itu bisa diterjemahkan sendiri PDIP apa bisa berkoalisi dengan Demokrat? Susah menjelaskan kepada rakyat kalau kita berkoalisi dengan Demokrat," terangnya.

Saat ini PDIP tengah menggelar rapat kerja khusus bersama pengurus cabang PDIP. Rapat difokuskan menentukan calon termasuk menyiapkan strategi pemenangan kontestasi politik Jakarta lima tahunan ini.

"PDIP jelas dua nama internal, Pak Adang atau Pak Jokowi. Kalau misalnya PDIP bisa mengambil DKI1 kenapa mengambil DKI2?," pungkasnya.

Kendati begitu untuk memuluskan jagonya, PDIP masih membutuhkan partai koalisi. Gerindra disebut-sebut menjadi partner koalisi utama. "Ada Gerindra, ada parpol non kursi yang bisa dikumpulkan. Gerindra dan PDIP kursinya sudah cukup (untuk memenuhi syarat pendaftaran). Karena itu partai memerintahkan untuk tetap menjalin hubungan dengan parpol yang akan disertakan dalam koalisi," jelas Djarot.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%