detikcom
Minggu, 18/03/2012 14:21 WIB

PDIP Tutup Pintu Koalisi dengan Demokrat di Pilgub DKI

Ferdinan - detikNews
Jakarta - PDI Perjuangan menegaskan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Beda ideologi kepartaian, membuat PDIP menolak berkoalisi dengan partai penguasa tersebut.

"Secara ideologis, saya bertanya kepada teman-teman, apa kita layak, pantas dan rasional kalau berkoalisi dengan Demokrat?" kata Pelaksana Harian Ketua DPD Jakarta PDIP Djarot Syaiful Hidayat dalam jumpa pers di Kantor DPD PDIP Jakarta, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, Minggu (18/3/2012).

Djarot menjelaskan sebagai partai wong cilik, PDIP tetap berkomitmen terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sementara Demokrat menurutnya telah mengabaikan masyarakat dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Sekarang Partai Demokrat menjadi motor kenaikan BBM. Kalau PDIP jelas menolak kenaikan harga BBM, oleh sebab itu bisa diterjemahkan sendiri PDIP apa bisa berkoalisi dengan Demokrat? Susah menjelaskan kepada rakyat kalau kita berkoalisi dengan Demokrat," terangnya.

Saat ini PDIP tengah menggelar rapat kerja khusus bersama pengurus cabang PDIP. Rapat difokuskan menentukan calon termasuk menyiapkan strategi pemenangan kontestasi politik Jakarta lima tahunan ini.

"PDIP jelas dua nama internal, Pak Adang atau Pak Jokowi. Kalau misalnya PDIP bisa mengambil DKI1 kenapa mengambil DKI2?," pungkasnya.

Kendati begitu untuk memuluskan jagonya, PDIP masih membutuhkan partai koalisi. Gerindra disebut-sebut menjadi partner koalisi utama. "Ada Gerindra, ada parpol non kursi yang bisa dikumpulkan. Gerindra dan PDIP kursinya sudah cukup (untuk memenuhi syarat pendaftaran). Karena itu partai memerintahkan untuk tetap menjalin hubungan dengan parpol yang akan disertakan dalam koalisi," jelas Djarot.

(fdn/gun)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    47%
    Kontra
    53%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel