detikcom

Minggu, 18/03/2012 14:21 WIB

PDIP Tutup Pintu Koalisi dengan Demokrat di Pilgub DKI

Ferdinan - detikNews
Jakarta - PDI Perjuangan menegaskan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Beda ideologi kepartaian, membuat PDIP menolak berkoalisi dengan partai penguasa tersebut.

"Secara ideologis, saya bertanya kepada teman-teman, apa kita layak, pantas dan rasional kalau berkoalisi dengan Demokrat?" kata Pelaksana Harian Ketua DPD Jakarta PDIP Djarot Syaiful Hidayat dalam jumpa pers di Kantor DPD PDIP Jakarta, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, Minggu (18/3/2012).

Djarot menjelaskan sebagai partai wong cilik, PDIP tetap berkomitmen terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sementara Demokrat menurutnya telah mengabaikan masyarakat dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Sekarang Partai Demokrat menjadi motor kenaikan BBM. Kalau PDIP jelas menolak kenaikan harga BBM, oleh sebab itu bisa diterjemahkan sendiri PDIP apa bisa berkoalisi dengan Demokrat? Susah menjelaskan kepada rakyat kalau kita berkoalisi dengan Demokrat," terangnya.

Saat ini PDIP tengah menggelar rapat kerja khusus bersama pengurus cabang PDIP. Rapat difokuskan menentukan calon termasuk menyiapkan strategi pemenangan kontestasi politik Jakarta lima tahunan ini.

"PDIP jelas dua nama internal, Pak Adang atau Pak Jokowi. Kalau misalnya PDIP bisa mengambil DKI1 kenapa mengambil DKI2?," pungkasnya.

Kendati begitu untuk memuluskan jagonya, PDIP masih membutuhkan partai koalisi. Gerindra disebut-sebut menjadi partner koalisi utama. "Ada Gerindra, ada parpol non kursi yang bisa dikumpulkan. Gerindra dan PDIP kursinya sudah cukup (untuk memenuhi syarat pendaftaran). Karena itu partai memerintahkan untuk tetap menjalin hubungan dengan parpol yang akan disertakan dalam koalisi," jelas Djarot.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/gun)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%