detikcom
Sabtu, 17/03/2012 16:44 WIB

Anas Imbau Demo HMI Terkait BBM Tak Anarkis dan Merusak

M Rizki Maulana - detikNews
Jakarta - Anas Urbaningrum pernah duduk menjadi Ketua Umum PB HMI. Tak heran kalau saat demo anti kenaikan BBM marak, dia berharap adik-adiknya berunjuk rasa sesuai aturan. Demo tidak dilarang asal tertib.

"Namun tentunya dalam melakukan hal seperti itu tentu harus sesuai dengan UU. Tanpa melakukan tindakan yang anarkis dan merusak," jelas Anas yang juga Ketum PD ini kepada wartawan dalam kunjungan di Cianjur, Sabtu (17/3/2012).

Menurut Anas, setiap warga negara sah-sah saja berunjuk rasa. Apalagi terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah. Namun patut diingat, unjuk rasa harus tetap pada koridor.

"Karena hal itu termasuk dalam demokrasi," jelasnya.

Pada Rabu (14/3) mahasiswa HMI sempat melakukan aksi unjuk rasa di Cikini. Dalam aksinya jalanan sempat ditutup, sebelum polisi membubarkan. Kemudian pada Kamis (15/3), massa HMI melakukan penutupan SPBU Cikini di Jl. Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/aan)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%