detikcom
Selasa, 13/03/2012 13:33 WIB

Polisi Kerjasama dengan BNN Buru Bandar Ekstasi via Online di Malaysia

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Aparat kepolisian masih menyelidiki situs jual-beli narkotika yang terungkap menyusul tertangkapnya Raka Widyarma, anak angkat Wakil Gubernur Banten, Rano Karno. Sang bandar dari Malaysia, Mr TAN kini jadi buruan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, mengatakan untuk memburu Mr TAN ini pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Nanti dari sisi pemasok, di Malaysia, kita kerjasama dengan BNN. BNN kerjasama dengan NCB untuk menelusurinya," kata Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Untuk Raka sendiri, polisi hingga saat ini masih terus memeriksanya. Raka juga masih berada di Polres Bandara.

"Raka masih di Polres Bandara. Kita siapkan untuk pemberkasan," katanya.

Seperti diketahui, Polres Bandara Soekarno-Hatta bersama Petugas Bea Cukai membekuk 6 tersangka. Penangkapan ini terkait penyitaan 4 paket ekstasi. Empat paket ekstasi ini dikirim ke 4 orang berbeda.

Paket pertama dikirim ke DS dengan alamat di Cipete, Jakarta Selatan. Di Cipete ini berhasil ditangkap DS (24) serta temannya berinisial PS dan A. Paket kedua dikirim ke IR dengan alamat di Bintaro, Jakarta Selatan. Dari sini ditangkap anak angkat Rano, Raka Widyarma, dan Karina.

Paket ketiga dikirim ke AS yang berlamat di Manado, Sulawesi Utara. Dari sini ditangkap MRZ (27). Sedangkan paket terakhir dikirim ke D dengan alamat di Karawaci, Tangerang.




Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mei/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%