detikcom
Senin, 12/03/2012 18:26 WIB

Hasil Survei Terbaru LSI tentang Elektabilitas Parpol Dinilai Janggal

Metta Pranata - detikNews
Jakarta - Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang partai-partai politik (parpol) dinilai janggal. Salah satu yang mencolok, jika dijumlah, komposisi suara mencapai 105,3%, bukan 100%.

Penilaian adanya kejanggalan tentang hasil survei LSI itu tidak hanya datang dari sejumlah parpol, tapi juga dari sesama lembaga survei. Adalah Indo Polling, yang mempersoalkan hal ini.

"LSI harus menjelaskan selisih 5,3 % hasil perhitungan tersebut karena hal ini berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi data terkait elektabilitas partai-partai," ucap Direktur Riset Indo Polling, Chasidin dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (12/3/2012).

Menur Chasidin, LSI harus menjelaskan dari sisi teknik analisis data, objektivitas maupun validitas data yang ditampilkan. "LSI perlu lebih cermat dalam merilis hasil survei karena jelas ada kejanggalan data yang bisa menimbulkan penyesatan publik,” tegas Chasidin.

Minggu (11/3/2012) kemarin LSI mengungkapkan hasil temuan terhadap elektabilitas partai-partai politik dengan dukungan pemilih dalam Pemilu 2014. Dalam temuannya, bila pemilu legislatif dilakukan hari ini, posisi tiga teratas masih ditempati oleh partai besar yaitu Golkar (17.7%), PDI Perjuangan (13.6%) dan Partai Demokrat sebesar 13.4%.

Kejutan lain datang dari nama pendatang baru, Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Nasdem berhasil menyodok ke posisi atas dan duduk di nomor empat dengan tingkat elektabilitas 5.9%. Partai yang berevolusi dari organisasi masyarakat ini berhasil mengalahkan partai menengah seperti PKS, PKB, PAN dan Gerindra dalam hasil survei.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asy/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%