detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 10:10 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 10/03/2012 10:00 WIB

Dituding Amatiran Jadi Wamenkum HAM, Denny: Ini Resiko Pertarungan

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Langkah Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengeluarkan kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dituding sebagai langkah amatiran. Denny justru menyatakan tudingan itu sebagai resiko pertarungan yang harus diterima.

"Perjuangan melawan korupsi tidak akan pernah mudah, pasti panjang. Jadi kalau dikatakan amatiran, picik, tidak ksatria, atau menghalalkan segala cara, ini resiko pertarungan," kata Denny dalam diskusi Polemik Sindo Radio, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/3/2012).

Denny menegaskan kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat memiliki dasar hukum. Denny menepis tudingan anggota dewan di Senayan yang menyebut kebijakan pengetatan adalah salah kaprah.

"Yang dikatakan kebijakan pengetatan syarat remisi tidak ada saran hukumnya, ini menyesatkan. Undang-Undangnya ada UU Pemasyarakatan dan ada PP 28/2006 (tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat)," tuturnya.

Denny menjelaskan, dalam PP 28/2006 menyebut pemberian remisi dan pembebasan bersyarat harus memenuhi ketentuan yang diatur termasuk pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Seperti diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan membatalkan SK pembatalan pembebasan bersyarat 7 terpidana perkara korupsi. Atas putusan ini, Kemenkum HAM akan segera memproses pembebasan bersyarat tujuh narapidana, yakni Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman, Hengky Baramuli, Hesti Andi Tjahyanto, Agus Widjayanto Legowo, Mulyono Subroto, dan Ibrahim. Mereka adalah terpidana kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, kasus korupsi PLTU Sampit dan perkara pengadaan alat puskesmas keliling.

Ketujuh terpidana tersebut awalnya mendapat Putusan Bebas (PB) yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2011. Namun PB tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) mengeluarkan pengetatan remisi pada 31 Oktober 2011.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(rmd/rmd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%