Detik.com News
Detik.com
Jumat, 09/03/2012 18:45 WIB

Komisi III Sebut Rapat Sepi Karena Ada Usulan Perubahan APBN

Ferdinan - detikNews
Komisi III Sebut Rapat Sepi Karena Ada Usulan Perubahan APBN
Jakarta - Kosongnya jejeran kursi di Komisi Hukum DPR masih tampak dalam rapat pembahasan anggaran Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apa kaitannya dengan harga minyak?

Dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB, Jumat (9/3/2012), hanya ada 8 anggota dewan yang hadir di antaranya Otong Abdurrahman (PKB), Sayed Muhammad Mulyadi (Demokrat), Ahmad Kurdi Mukri (PPP), Ruhut Sitompul (Demokrat), Harry Witjaksono (Demokrat), Edi Ramli Sitanggang (Demokrat), Dading Ishak (Golkar), dan Tjatur Sapto Edy (PAN).

Usai rapat yang hanya berlangsung satu jam, wartawan kemudian menghampiri Tjatur, Wakil Ketua Komisi Hukum yang memimpin jalannya rapat kerja. Awalnya Tjatur menyebut banyaknya kursi kosong karena berbenturannya jadwal kerja anggota dewan yang tengah studi banding ke Perancis membahas revisi UU KPK.

"Ada yang kunker ke luar, ke daerah, ada yang ikut pansus-pansus yang lain," ujarnya kepada wartawan.

Entah mengapa, Tjatur mendadak menghubungkan gejolak di selat Hormuz dengan melambungnya harga minyak dunia, sebagai alasan kosongnya ruang rapat komisi.

"Ini kan nyelip tiba-tiba APBN Perubahan. Tiba-tiba Iran mau menutup selat Hormuz, maka minyak akan naik. Kalau minyak akan naik, APBN kita berubah. Karena APBN kita berubah pemerintah kita mengajukan perubahan. Perubahan kita harus bahas, kalau nggak bahas bagaimana coba?" pungkasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fdn/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%