detikcom

Jumat, 09/03/2012 18:45 WIB

Komisi III Sebut Rapat Sepi Karena Ada Usulan Perubahan APBN

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Kosongnya jejeran kursi di Komisi Hukum DPR masih tampak dalam rapat pembahasan anggaran Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apa kaitannya dengan harga minyak?

Dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB, Jumat (9/3/2012), hanya ada 8 anggota dewan yang hadir di antaranya Otong Abdurrahman (PKB), Sayed Muhammad Mulyadi (Demokrat), Ahmad Kurdi Mukri (PPP), Ruhut Sitompul (Demokrat), Harry Witjaksono (Demokrat), Edi Ramli Sitanggang (Demokrat), Dading Ishak (Golkar), dan Tjatur Sapto Edy (PAN).

Usai rapat yang hanya berlangsung satu jam, wartawan kemudian menghampiri Tjatur, Wakil Ketua Komisi Hukum yang memimpin jalannya rapat kerja. Awalnya Tjatur menyebut banyaknya kursi kosong karena berbenturannya jadwal kerja anggota dewan yang tengah studi banding ke Perancis membahas revisi UU KPK.

"Ada yang kunker ke luar, ke daerah, ada yang ikut pansus-pansus yang lain," ujarnya kepada wartawan.

Entah mengapa, Tjatur mendadak menghubungkan gejolak di selat Hormuz dengan melambungnya harga minyak dunia, sebagai alasan kosongnya ruang rapat komisi.

"Ini kan nyelip tiba-tiba APBN Perubahan. Tiba-tiba Iran mau menutup selat Hormuz, maka minyak akan naik. Kalau minyak akan naik, APBN kita berubah. Karena APBN kita berubah pemerintah kita mengajukan perubahan. Perubahan kita harus bahas, kalau nggak bahas bagaimana coba?" pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%