Jumat, 09/03/2012 18:45 WIB

Komisi III Sebut Rapat Sepi Karena Ada Usulan Perubahan APBN

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Kosongnya jejeran kursi di Komisi Hukum DPR masih tampak dalam rapat pembahasan anggaran Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apa kaitannya dengan harga minyak?

Dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB, Jumat (9/3/2012), hanya ada 8 anggota dewan yang hadir di antaranya Otong Abdurrahman (PKB), Sayed Muhammad Mulyadi (Demokrat), Ahmad Kurdi Mukri (PPP), Ruhut Sitompul (Demokrat), Harry Witjaksono (Demokrat), Edi Ramli Sitanggang (Demokrat), Dading Ishak (Golkar), dan Tjatur Sapto Edy (PAN).

Usai rapat yang hanya berlangsung satu jam, wartawan kemudian menghampiri Tjatur, Wakil Ketua Komisi Hukum yang memimpin jalannya rapat kerja. Awalnya Tjatur menyebut banyaknya kursi kosong karena berbenturannya jadwal kerja anggota dewan yang tengah studi banding ke Perancis membahas revisi UU KPK.

"Ada yang kunker ke luar, ke daerah, ada yang ikut pansus-pansus yang lain," ujarnya kepada wartawan.

Entah mengapa, Tjatur mendadak menghubungkan gejolak di selat Hormuz dengan melambungnya harga minyak dunia, sebagai alasan kosongnya ruang rapat komisi.

"Ini kan nyelip tiba-tiba APBN Perubahan. Tiba-tiba Iran mau menutup selat Hormuz, maka minyak akan naik. Kalau minyak akan naik, APBN kita berubah. Karena APBN kita berubah pemerintah kita mengajukan perubahan. Perubahan kita harus bahas, kalau nggak bahas bagaimana coba?" pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%