Jumat, 09/03/2012 18:45 WIB

Komisi III Sebut Rapat Sepi Karena Ada Usulan Perubahan APBN

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Kosongnya jejeran kursi di Komisi Hukum DPR masih tampak dalam rapat pembahasan anggaran Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apa kaitannya dengan harga minyak?

Dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB, Jumat (9/3/2012), hanya ada 8 anggota dewan yang hadir di antaranya Otong Abdurrahman (PKB), Sayed Muhammad Mulyadi (Demokrat), Ahmad Kurdi Mukri (PPP), Ruhut Sitompul (Demokrat), Harry Witjaksono (Demokrat), Edi Ramli Sitanggang (Demokrat), Dading Ishak (Golkar), dan Tjatur Sapto Edy (PAN).

Usai rapat yang hanya berlangsung satu jam, wartawan kemudian menghampiri Tjatur, Wakil Ketua Komisi Hukum yang memimpin jalannya rapat kerja. Awalnya Tjatur menyebut banyaknya kursi kosong karena berbenturannya jadwal kerja anggota dewan yang tengah studi banding ke Perancis membahas revisi UU KPK.

"Ada yang kunker ke luar, ke daerah, ada yang ikut pansus-pansus yang lain," ujarnya kepada wartawan.

Entah mengapa, Tjatur mendadak menghubungkan gejolak di selat Hormuz dengan melambungnya harga minyak dunia, sebagai alasan kosongnya ruang rapat komisi.

"Ini kan nyelip tiba-tiba APBN Perubahan. Tiba-tiba Iran mau menutup selat Hormuz, maka minyak akan naik. Kalau minyak akan naik, APBN kita berubah. Karena APBN kita berubah pemerintah kita mengajukan perubahan. Perubahan kita harus bahas, kalau nggak bahas bagaimana coba?" pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fdn/mad)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%
MustRead close