Jumat, 09/03/2012 18:45 WIB

Komisi III Sebut Rapat Sepi Karena Ada Usulan Perubahan APBN

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Kosongnya jejeran kursi di Komisi Hukum DPR masih tampak dalam rapat pembahasan anggaran Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apa kaitannya dengan harga minyak?

Dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB, Jumat (9/3/2012), hanya ada 8 anggota dewan yang hadir di antaranya Otong Abdurrahman (PKB), Sayed Muhammad Mulyadi (Demokrat), Ahmad Kurdi Mukri (PPP), Ruhut Sitompul (Demokrat), Harry Witjaksono (Demokrat), Edi Ramli Sitanggang (Demokrat), Dading Ishak (Golkar), dan Tjatur Sapto Edy (PAN).

Usai rapat yang hanya berlangsung satu jam, wartawan kemudian menghampiri Tjatur, Wakil Ketua Komisi Hukum yang memimpin jalannya rapat kerja. Awalnya Tjatur menyebut banyaknya kursi kosong karena berbenturannya jadwal kerja anggota dewan yang tengah studi banding ke Perancis membahas revisi UU KPK.

"Ada yang kunker ke luar, ke daerah, ada yang ikut pansus-pansus yang lain," ujarnya kepada wartawan.

Entah mengapa, Tjatur mendadak menghubungkan gejolak di selat Hormuz dengan melambungnya harga minyak dunia, sebagai alasan kosongnya ruang rapat komisi.

"Ini kan nyelip tiba-tiba APBN Perubahan. Tiba-tiba Iran mau menutup selat Hormuz, maka minyak akan naik. Kalau minyak akan naik, APBN kita berubah. Karena APBN kita berubah pemerintah kita mengajukan perubahan. Perubahan kita harus bahas, kalau nggak bahas bagaimana coba?" pungkasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%