detikcom
Kamis, 08/03/2012 21:03 WIB

BNPT Minta Gedung Baru Rp 210 M

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) meminta gedung baru senilai Rp 210 miliar. Diharapkan anggaran pembangunan gedung dapat direalisasikan dalam APBNP 2012.

Ketua BNPT, Ansyaad Mbai, menegaskan perlunya pembangunan gedung baru. BNPT belum memiliki gedung kantor sendiri. Saat ini BNPT menyewa kantor di Jl Imam Bonjol, Jakarta. BNPT memerlukan gedung yang lebih permanen dan representatif.

"Ada tiga opsi, salah satunya di Wisma Bakrie II di depan KPK, itu malah gedung kantor sudah jadi sekitar Rp 150 miliar," kata Ansyaad dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Selain itu BNPT juga mengusulkan pembuatan pusat latihan antiteror BNPT. Anggaran yang diusulkan Rp 3,9 miliar.

"Saat ini BNPT sudah mendapatkan alokasi lahan dari Kementerian Pertahanan untuk menggunakan lahan di kawasan Sentul," imbuh Ansyaad.

Tak hanya itu, BNPT juga mengajukan anggaran pengadaan peralatan IT. Dalam rangka meningkatkan mutu satgas operasional dan penindakan BNPT senilai Rp 105 miliar.

"Mengenai masalah IT kami tidak sampaikan rinciannya. Ini betul-betul nyawa kita. Kalau kita pesan ini dimonitor nanti mereka sudah pesan alat antinya," sambung Ansyaad.

Pimpinan rapat, Ketua Komisi III DPR, pun memberikan respons. "Rencana kerja yang dibutuhkan BNPT kami prinsipnya sangat mendukung usulan anggaran yang totalnya Rp 327 miliar. Akan kami bahas dalam rapat pleno Komisi III," kata Benny.

"Kalau tanpa sistem IT saya kira PPATK akan menjadi lembaga yang ompong juga," tegasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%