detikcom
Kamis, 08/03/2012 21:03 WIB

BNPT Minta Gedung Baru Rp 210 M

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) meminta gedung baru senilai Rp 210 miliar. Diharapkan anggaran pembangunan gedung dapat direalisasikan dalam APBNP 2012.

Ketua BNPT, Ansyaad Mbai, menegaskan perlunya pembangunan gedung baru. BNPT belum memiliki gedung kantor sendiri. Saat ini BNPT menyewa kantor di Jl Imam Bonjol, Jakarta. BNPT memerlukan gedung yang lebih permanen dan representatif.

"Ada tiga opsi, salah satunya di Wisma Bakrie II di depan KPK, itu malah gedung kantor sudah jadi sekitar Rp 150 miliar," kata Ansyaad dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Selain itu BNPT juga mengusulkan pembuatan pusat latihan antiteror BNPT. Anggaran yang diusulkan Rp 3,9 miliar.

"Saat ini BNPT sudah mendapatkan alokasi lahan dari Kementerian Pertahanan untuk menggunakan lahan di kawasan Sentul," imbuh Ansyaad.

Tak hanya itu, BNPT juga mengajukan anggaran pengadaan peralatan IT. Dalam rangka meningkatkan mutu satgas operasional dan penindakan BNPT senilai Rp 105 miliar.

"Mengenai masalah IT kami tidak sampaikan rinciannya. Ini betul-betul nyawa kita. Kalau kita pesan ini dimonitor nanti mereka sudah pesan alat antinya," sambung Ansyaad.

Pimpinan rapat, Ketua Komisi III DPR, pun memberikan respons. "Rencana kerja yang dibutuhkan BNPT kami prinsipnya sangat mendukung usulan anggaran yang totalnya Rp 327 miliar. Akan kami bahas dalam rapat pleno Komisi III," kata Benny.

"Kalau tanpa sistem IT saya kira PPATK akan menjadi lembaga yang ompong juga," tegasnya.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/vit)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%