detikcom

Kamis, 08/03/2012 21:03 WIB

BNPT Minta Gedung Baru Rp 210 M

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) meminta gedung baru senilai Rp 210 miliar. Diharapkan anggaran pembangunan gedung dapat direalisasikan dalam APBNP 2012.

Ketua BNPT, Ansyaad Mbai, menegaskan perlunya pembangunan gedung baru. BNPT belum memiliki gedung kantor sendiri. Saat ini BNPT menyewa kantor di Jl Imam Bonjol, Jakarta. BNPT memerlukan gedung yang lebih permanen dan representatif.

"Ada tiga opsi, salah satunya di Wisma Bakrie II di depan KPK, itu malah gedung kantor sudah jadi sekitar Rp 150 miliar," kata Ansyaad dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Selain itu BNPT juga mengusulkan pembuatan pusat latihan antiteror BNPT. Anggaran yang diusulkan Rp 3,9 miliar.

"Saat ini BNPT sudah mendapatkan alokasi lahan dari Kementerian Pertahanan untuk menggunakan lahan di kawasan Sentul," imbuh Ansyaad.

Tak hanya itu, BNPT juga mengajukan anggaran pengadaan peralatan IT. Dalam rangka meningkatkan mutu satgas operasional dan penindakan BNPT senilai Rp 105 miliar.

"Mengenai masalah IT kami tidak sampaikan rinciannya. Ini betul-betul nyawa kita. Kalau kita pesan ini dimonitor nanti mereka sudah pesan alat antinya," sambung Ansyaad.

Pimpinan rapat, Ketua Komisi III DPR, pun memberikan respons. "Rencana kerja yang dibutuhkan BNPT kami prinsipnya sangat mendukung usulan anggaran yang totalnya Rp 327 miliar. Akan kami bahas dalam rapat pleno Komisi III," kata Benny.

"Kalau tanpa sistem IT saya kira PPATK akan menjadi lembaga yang ompong juga," tegasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%