detikcom

Selasa, 06/03/2012 10:37 WIB

Jurnal Ilmiah, Sebatas Eksploitasi Pengetahuan?

Naufal Azizi - detikNews
Halaman 1 dari 6
Jakarta - Adanya putusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) terkait penetapan publikasi jurnal ilmiah sebagai salah satu pra-syarat kelulusan mahasiswa ditingkat perguruan tinggi memang cukup menarik.

Keputusan tersebut sontak menimbulkan pro kontra dikalangan akademisi. Bahkan Perguruan Tinggi Swasta yang ternaungi dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menolak secara tegas kebijakan tersebut.

Kondisi ini makin memperuncing problem yang kian dihadapi dunia kampus terutama sisi akademis.

Kalau dicermati secara jernih, apakah kebijakan yang telah dikeluarkan pihak pemerintah akan menjadi kemajuan indeks penulisan ilmiah di tingkat perguraan tinggi?

Begitu pula sebaliknya, penolakan dari kalangan APTISI, apa malah bakal mempertumpul kemajuan pendidikan kita? Atau mungkin ada faktor lain yang tersembunyi dan punya peran penting terkait kebijakan publikasi tersebut?

Dalam prespektif saya sungguh menarik bila penetrasi kebijakan ini ditarik dengan konteks budaya di pendidikan kita.

Mari saya coba masuk kedalam beberapa ruang pertanyaan tersebut. Kemauan pemerintah saat menjadikan persyaratan publikasi sebagai syarat kelulusan cukup logis.Next

Halaman 1 2 3 4 5 6

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wwn/wwn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%