Selasa, 06/03/2012 10:37 WIB

Jurnal Ilmiah, Sebatas Eksploitasi Pengetahuan?

Naufal Azizi - detikNews
Halaman 1 dari 6
Jakarta - Adanya putusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) terkait penetapan publikasi jurnal ilmiah sebagai salah satu pra-syarat kelulusan mahasiswa ditingkat perguruan tinggi memang cukup menarik.

Keputusan tersebut sontak menimbulkan pro kontra dikalangan akademisi. Bahkan Perguruan Tinggi Swasta yang ternaungi dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menolak secara tegas kebijakan tersebut.

Kondisi ini makin memperuncing problem yang kian dihadapi dunia kampus terutama sisi akademis.

Kalau dicermati secara jernih, apakah kebijakan yang telah dikeluarkan pihak pemerintah akan menjadi kemajuan indeks penulisan ilmiah di tingkat perguraan tinggi?

Begitu pula sebaliknya, penolakan dari kalangan APTISI, apa malah bakal mempertumpul kemajuan pendidikan kita? Atau mungkin ada faktor lain yang tersembunyi dan punya peran penting terkait kebijakan publikasi tersebut?

Dalam prespektif saya sungguh menarik bila penetrasi kebijakan ini ditarik dengan konteks budaya di pendidikan kita.

Mari saya coba masuk kedalam beberapa ruang pertanyaan tersebut. Kemauan pemerintah saat menjadikan persyaratan publikasi sebagai syarat kelulusan cukup logis.Next

Halaman 1 2 3 4 5 6

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%