Senin, 05/03/2012 21:50 WIB

Dr Mudzakkir: Perlu Perbaikan Pembinaan Napi Agar Tak Jadi Residivis

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Beberapa orang dari 12 perampok toko emas di Ciputat tercatat sedang menjalani masa
pembebasan bersyarat. Rupanya mereka tidak kapok melakukan tindak kejahatan serupa meski pernah merasakan dinginnya lantai penjara.

Pengamat hukum pidana, Dr Mudzakkir, berpendapat masalah ini harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Sebab banyak kasus menunjukkan ternyata hukuman penjara tidak efektif membuat jera para pelaku.

"Harus diperhatikan itu, ternyata hukuman penjara tidak membuat jera orang. Pidana penjara tidak efektif dalam kasus kejahatan pencurian. Ini juga menunjukkan peran lembaga pemasyarakatan itu juga gagal untuk membina narapidana jadi orang baik. Perlu pembinaan yang baik agar tidak jadi residivis," ujar Dr Mudzakkir.

Berikut ini wawancara detikcom dengan akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) ini:

Beberapa pelaku perampokan toko emas di Ciputat adalah residivis yang sedang pembebasan bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat menjadikan pelaku tidak kapok melakukan kejahatan?

Harus diperhatikan itu, ternyata hukuman penjara tidak membuat jera orang. Pidana penjara tidak efektif dalam kasus kejahatan pencurian. Ini juga menunjukkan peran lembaga pemasyarakatan itu juga gagal untuk membina narapidana jadi orang baik. Perlu pembinaan yang baik agar tidak jadi residivis.

Ini juga berlaku buat koruptor. Jadi koruptor yang PNS itu setelah dijatuhi pidana kan
dipecat. Karena dipecat, tentu yang bersangkutan tidak bisa mengulangi lagi perbuatannya. Juga anggota Dewan, yang korupsi dicopot.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
86%
Kontra
14%