Gerindra Tolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta Rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April mendatang terus menuai penolakan dari sejumlah pihak, salah satunya Partai Gerindra. Partai yang dikomandoi Prabowo Subianto ini menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Alasannya, subsidi BBM dirasa masih diperlukan rakyat.

"Subsidi masih diperlukan. Jika pemerintah bersikukuh untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM maka langkah tersebut merupakan langkah inkonstitusional yang melanggar UU No 22 tahun 2011 tentang APBN 2012," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2012).

Menurut Muzani, menaikkan harga BBM sama saja menyengsarakan rakyat. Mengingat rakyat kelas menengah ke bawah akan merasakan langsung dampak kenaikan harga BBM. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disediakan jelas tidak mencukupi.

"Merupakan langkah menyengsarakan rakyat yang jauh dari prinsip kemanusiaan dan keadilan. Minimal ada 135 juta rakyat Indonesia tercekik oleh inflasi riil yang mencapai 15-20 persen. Sementara BLT sebesar Rp 150.000/bulan untuk tiap kepala keluarga hanya menjangkau 70 juta penduduk saja. Masih ada 65 juta penduduk yang setiap harinya tercekik nyaris tak bisa bernafas," cetus Muzani.

Menaikkan harga BBM juga dinilai bertentangan dengan rasa keadilan. Menaikkan harga BBM bersubsidi terutama dengan memperhatikan jumlah belanja birokrasi, sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Belanja birokrasi yang sejak tahun 2005 hingga 2012 naik sampai 400 persen dengan nilai Rp 733 triliun. Sementara subsidi BBM dalam APBN pada periode yang sama hanya naik 29 persen dengan nilai Rp 123,6 triliun pada tahun 2012.

Kalaupun alokasi anggaran subsidi tidak mencukupi, Muzani mengatakan sejatinya masih dapat ditutup dengan efisiensi belanja birokrasi yang daya serapnya rata-rata 94 persen. Dengan demikian, masih ada bantalan fiskal sebesar 6 persen atau setara dengan Rp 86,1 triliun dari total APBN yang mencapai Rp 1.436 triliun.

"Efisiensi dari belanja birokrasi sebesar 6 persen ini sangat mencukupi karena dengan opsi menaikkan tambahan alokasi sebesar Rp 60 triliun, masih ada sisa Rp 26 triliun lebih," katanya.

Belum lagi subsidi BBM yang sekarang ini banyak disalahgunakan orang yang tak pantas mendapatkannya. Ini jelas yang harus segera dibenahi pemerintah.

"Pemerintah menyatakan bahwa 53 persen pemakai BBM bersubsidi adalah mobil pribadi, 40 persen kendaraan roda dua, dan 7 persen angkutan umum. Hal ini artinya subsidi BBM selama ini yang tepat sasaran hanya 7 persen," tandas Muzani.

(rmd/nvt)