Rapat Pansus RUU Kamnas Agendakan Pemilihan Ketua

Jakarta
Panitia Khusus RUU Keamanan Nasional (Kamnas) mengadakan rapat perdana, Senin (5/3) siang ini di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara III, dengan agenda pemilihan ketua Pansus. Ada empat calon ketua, yakni Trimedya Pandjaitan (F-PDIP), Benny K Harman (F-PD), Agus Gumiwang Kartasasmita (F-PG), dan Hidayat Nur Wahid (F-PKS).

Menurut Anggota Pansus RUU Kamnas dari F-PAN Muhammad Najib, sampai saat ini pimpinan Komisi I, II, dan III dan pimpinan DPR sedang mengadakan lobi terkait siapa yang akan menjadi ketua Pansus RUU Kamnas. Saat ini sudah empat nama yang direkomendasikan sebagai calon ketua Pansus.

"Ada empat nama yang sudah direkomendasikan yaitu Trimedya Pandjaitan (F-PDIP) dari Komisi III, Pak Benny K Harman (F-PD) dari Komisi III, Agus Gumiwang Kartasasmita (F-PG) dari Komisi I, dan Hidayat Nur Wahid (F-PKS) dari Komisi I. Jadi ada empat orang. Dua orang dari Komisi III dan dua orang dari Komisi I. Harapan kita ketua hari ini sudah bisa diputuskan," ujar Muhammad Najib di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/3).

Agenda rapat Pansus RUU Keamanan Nasional siang ini hanya memilih ketua pansus. Setelah pimpinan baru definitif terpilih, pimpinan Pansus ini yang akan memimpin dan membahas agenda-agenda terkait RUU Kamnas ini. "Jadi isu kita saat ini belum masuk substansi atau isi," ujar politisi PAN ini.

Pansus RUU Kamnas ini melanjutkan dan sekaligus menyempurnakan apa-apa yang sudah dibahas dan dihadapi oleh Panja RUU Kamnas di Komisi I. Karena Pansus akan melibatkan beberapa komisi, yakni Komisi I, II, dan III, diharapkan Pansus ini menjadi jembatan untuk mewakili berbagai aspirasi termasuk kekhawatiran institusi-institusi tertentu.

"DPR dalam kapasitas lebih luas yang diwakili oleh tiga komisi bisa menjadi mediator kekhawatiran rakyat dan kepentinga pemerintah, sehingga RUU Kamnas bisa lebih komprehensif," ujar Najib.

Berdasarkan hasil pembahasan di Panja Komisi I, ada beberapa isu kontroversial baik di antara Polri dan TNI, Pemerintah dan rakyat yang masih berbeda pendapat. "Masyarakat mencurigai bahwa dengan RUU Kamnas ini seolah-olah pola lama Orde baru dimunculkan kembali dimana peran TNI/Polri akan semakin besar dalam berbagai kebijakan publik dengan memakai payung RUU Kamnas."
(nwk/nwk)