Detik.com News
Detik.com
Senin, 05/03/2012 13:06 WIB

PKS: Pemerintah Jangan Paranoid Hadapi Demo BBM

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap pemerintah tak paranoid menghadapi demo kenaikan harga BBM. Demo adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.

"Saya kira ini paranoid, ketakutan yang berlebihan. BBM naik kan dirasakan berat bagi masyarakat. Saya katakan agak paranoid, kalau unjuk rasa jangan dihubungkan dengan kenaikan harga BBM," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari PKS, Nasir Jamil, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2012).

Menurut Nasir, demo kenaikan harga BBM sangat wajar. Tak pantas mengaitkannya dengan penggulingan pemerintahan SBY-Boediono.

"Saya bilang demo BBM itu bagian dari demokrasi. Saya menyayangkan kemudian menghubungkan dengan penggulingan. Penggulingan ada mekanisme konstitusi di DPR," kata Nasir.

PKS, menurut Nasir, tak ada di belakang demo kenaikan harga BBM. Meski PKS menolak kenaikan harga BBM, PKS tetap akan mendukung terjaganya pemerintah sampai tahun 2014.

"Kita tetap mendukung pemerintahan sampai 2014," tegasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/gun)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%