Sabtu, 03/03/2012 05:00 WIB

Barang Baru di Wisma DPR Kopo

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Wisma DPR RI di Kopo, Puncak, Jawa Barat, telah mengalami banyak perubahan. Apa saja perubahan di sana?

Anggota Komisi II DPR dari FPG Basuki T Purnama punya pengalaman menarik saat menghadiri rapat konsinyering Panja RUU Aparatur Sipil Negara di Wisma DPR Kopo. Ahok, demikian dia disapa, melihat banyak perubahan di Wisma DPR Kopo.

"Pertengahan bulan Februari lalu saya ke Wisma Kopo dalam rangka rapat konsinyering panja RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal baru di sini adalah bahwa seluruh Wisma DPR di Kopo ini telah dipasangi AC, termasuk ruang rapatnya. Suasana kamar tidur ada AC baru tetapi tidak tersedia remote control-nya. Saya sendiri merasakan hawanya sudah dingin walau tanpa menghidupkan AC," kata Ahok kepada detikcom, Sabtu (3/3/2012).

Ahok sendiri merasa suhu di Wisma DPR Kopo sudah sangat digin. Baginya, wisma DPR Kopo tak perlu dipasang AC. Tapi hampir di semua ruangan dipasang pendingin udara. Apa masih ada anggota DPR yang merasa kepanasan di kawasan puncak ini?

"Apa banyak anggota DPR yang mengeluh kurang dingin? Berapa ratus AC dipasang? Hanya BURT yang tau masalah ini. Ruangan rapat juga dipasang AC, Wisma Kopo sudah seperti di Jakarta saja, udara sudah bukan alami sejuk, tetapi diatur oleh pengatur udara alias AC,"keluhnya.

Ahok juga menemukan hal yang baru lainnya selama rapat di Wisma Kopo DPR pada tanggal 17 Februari 2012 lalu. Uang rapat yang diperolehnya ternyata meningkat cukup signifikan, rapat yang dijadwalkan 3 hari 2 malam juga berakhir hanya dalam semalam.

"Total uang untuk rapat selama 3 hari 2 malam telah menjadi Rp. 4.275.000 dikurangi bayar biaya menginap di 1 villa Rp.150.000/ malam. Total dibawa kembali tiap anggota Rp.3.975.000 karena ada kenaikan uang transportasi harian dalam kota yang dihitung 3 hari Rp.650.000. Dari pengalaman saya selama ini,kemungkinan besar semua anggota yg tidak hadir juga menerima uang transportasi ini," beber Ahok.

Bagi dia, biaya rapat seharusnya dihemat. Agar DPR dan pemerintah tidak terus menghabiskan uang negara. "Uang-uang seperti ini juga terjadi di eksekutif, kalau dilakukan penghematan besar-besaran soal biaya rapat dan transportasi ini, saya yakin kita mampu bangun infrastruktur transportasi yang lebih baik,"pungkasnya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/vid)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%